DEMOCRAZY.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan tengah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos presiden (Banpres) tahun 2020 di wilayah Jabodetabek. Kasus ini merupakan pengembangan dari korupsi yang melibatkan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara. Pun KPK membeberkan isi paket bantuan sosial (bansos) presiden saat pandemi Covid-19 yang diduga dikorupsi. Isi dari bansos itu bervariatif mulai dari beras, minyak goreng, ada biskuit, dan beberapa sembako lainnya. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut kerugian negara atas kasus tersebut mencapai Rp125 miliar. Meski demikian, ia menegaskan angka kerugian negara tersebut masih terus dihitung dan berpotensi bertambah. Terkait hal itu, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mendesak KPK agar memeriksa Joko Widodo (Jokowi) selalu Presiden RI. Dikatakannya, bahwa bansos itu program pemerintah yang seharusnya ditanggung jawab oleh Menteri Sosial, tet
DEMOCRAZY.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan tengah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos presiden (Banpres) tahun 2020 di wilayah Jabodetabek. Kasus ini merupakan pengembangan dari korupsi yang melibatkan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara. Pun KPK membeberkan isi paket bantuan sosial (bansos) presiden saat pandemi Covid-19 yang diduga dikorupsi. Isi dari bansos itu bervariatif mulai dari beras, minyak goreng, ada biskuit, dan beberapa sembako lainnya. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut kerugian negara atas kasus tersebut mencapai Rp125 miliar. Meski demikian, ia menegaskan angka kerugian negara tersebut masih terus dihitung dan berpotensi bertambah. Terkait hal itu, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mendesak KPK agar memeriksa Joko Widodo (Jokowi) selalu Presiden RI. Dikatakannya, bahwa bansos itu program pemerintah yang seharusnya ditanggung jawab oleh Menteri Sosial, tet