DEMOCRAZY.ID - Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, angkat bicara soal pengangkatan sejumlah kerabat Presiden Jokowi hingga tim sukses Prabowo menjadi komisaris BUMN. Khudori khawatir penunjukkan nama-nama orang yang yang tak kapabel dan tak punya kompetensi hanya akan berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan pelat merah tersebut. “Kalau pengelolaan dan pengawasan diserahkan bukan pada orang yang berkompeten, punya kapabilitas dan integritas yang baik, BUMN tidak akan pernah naik kelas,” kata Khudori saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis, 13 Juni 2024. Ia lalu mencontohkan Staf Khusus Menteri BUMN, Tsamara Amany, yang ditunjuk menjadi Komisaris Independen Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Ia menyayangkan pengangkatan orang untuk jadi pejabat tak melihat kompetensi yang sebenarnya diperlukan baik untuk keperluan pengelolaan maupun pengawasan BUMN. Untuk pengelolaan, menurut Khudori, negara seharusnya menunjuk direksi dan manaj
Kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo Jadi Komisaris BUMN, Pengamat: BUMN Tak Akan Pernah Naik Kelas!
Juni 14, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, angkat bicara soal pengangkatan sejumlah kerabat Presiden Jokowi hingga tim sukses Prabowo menjadi komisaris BUMN. Khudori khawatir penunjukkan nama-nama orang yang yang tak kapabel dan tak punya kompetensi hanya akan berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan pelat merah tersebut. “Kalau pengelolaan dan pengawasan diserahkan bukan pada orang yang berkompeten, punya kapabilitas dan integritas yang baik, BUMN tidak akan pernah naik kelas,” kata Khudori saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis, 13 Juni 2024. Ia lalu mencontohkan Staf Khusus Menteri BUMN, Tsamara Amany, yang ditunjuk menjadi Komisaris Independen Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Ia menyayangkan pengangkatan orang untuk jadi pejabat tak melihat kompetensi yang sebenarnya diperlukan baik untuk keperluan pengelolaan maupun pengawasan BUMN. Untuk pengelolaan, menurut Khudori, negara seharusnya menunjuk direksi dan manaj