Kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo Jadi Komisaris BUMN, Pengamat: BUMN Tak Akan Pernah Naik Kelas!

DEMOCRAZY.ID - Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, angkat bicara soal pengangkatan sejumlah kerabat Presiden Jokowi hingga tim sukses Prabowo menjadi komisaris BUMN. 

Khudori khawatir penunjukkan nama-nama orang yang yang tak kapabel dan tak punya kompetensi hanya akan berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan pelat merah tersebut.  

“Kalau pengelolaan dan pengawasan diserahkan bukan pada orang yang berkompeten, punya kapabilitas dan integritas yang baik, BUMN tidak akan pernah naik kelas,” kata Khudori saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis, 13 Juni 2024.

Ia lalu mencontohkan Staf Khusus Menteri BUMN, Tsamara Amany, yang ditunjuk menjadi Komisaris Independen Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN). 

Ia menyayangkan pengangkatan orang untuk jadi pejabat tak melihat kompetensi yang sebenarnya diperlukan baik untuk keperluan pengelolaan maupun pengawasan BUMN.

Untuk pengelolaan, menurut Khudori, negara seharusnya menunjuk direksi dan manajemen yang cocok. Begitu pula komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan.

“Lebih dari itu, bukan hanya kapabilitas dan kompetensi, figur yang ditunjuk mestinya orang yang dari sisi integritas tidak cacat,” kata Khudori.

Khudori mengatakan, penunjukkan sosok yang sesuai kompetensi bertujuan menjamin pengelolaan direksi dan manajemen dilaksanakan secara benar. 

Hal itu, kata dia, akan terwujud salah satunya bila ada pengawasan yang ketat oleh komisaris agar direksi dan manajemen tidak menyimpang dari visi dan misi.

“Tujuannya agar BUMN memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk rakyat dan negara,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute, Achmad Yunus, mengkritik rekrutmen komisaris BUMN tidak mempersyaratkan kompetensi terukur yang harus dimiliki calon komisaris. 

"Bisa kita lihat warna dan kepentingan politiknya saja," kata Achmad melalui aplikasi perpesanan pada Rabu, 12 Juni 2024.

Ia juga mempersoalkan orang di jabatan komisaris adalah yang berkompeten tapi ternyata masuk lewat jalur partai politik. 

"Katakanlah dia kompeten, tapi jika masuk dari endorsement partai politik, proses rekrutmen menjadi cacat dari lahir," katanya.

Selain Tsamara yang diangkat sebagai komisaris PTPN yang dipersoalkan, ada juga Grace Natalie di jajaran komisaris MIND ID. 

Beberapa contoh keluarga Jokowi di BUMN juga menjadi sorotan misalnya Bagaskara Ikhlasulla Arif yang menjabag Manager Non-Government Relations di PT Pertamina (Persero).

Ada juga Joko Priyambodo diangkat sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik—anak perusahaan Pertamina sejak 20 Mei 2024. 

Berikutnya, Sigit Widyawan, suami dari sepupu Jokowi yang menduduki jabatan Komisaris Independen PT BNI (Persero) Tbk. yang kini telah memasuki periode kedua.

Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, sebelumnya menegaskan penunjukkan komisaris oleh Kementerian BUMN telah mengikuti prosedur yang berlaku dan memperhatikan kompetensi individu. 

"Penunjukkan posisi itu melalui proper test, sesuai kebutuhan, serta dari berbagai latar belakang. Jadi semuanya oke, lah," tuturnya.

Sumber: Tempo