DEMOCRAZY.ID - Muhammadiyah kembali buka suara soal rencana pemerintah yang akan membagikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Pengamat Kebijakan Publik Muhammadiyah Ihsan Tanjung mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak selugas NU yang begitu saja menyatakan siap untuk mengelola tambang. Meski begitu, apabila diberikan kesempatan, tidak menutup kemungkinan untuk Muhammadiyah ikut terlibat. "Jadi intinya Muhammadiyah tidak selugas NU. Tapi mungkin Insya Allah ke depan kalau ditawarkan ke Muhammadiyah saya nggak tahu akan diterima nanti kita tanya sama Ketua Umum kami," kata dia dalam diskusi publik Fraksi PAN DPR RI dengan tema "Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tamban untuk Ormas Keagamaan" di Jakarta, Rabu (26/6/2024). Ia menyadari, sebelumnya melalui Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu penawaran WIUPK oleh pemerintah kepada ormas keag
DEMOCRAZY.ID - Muhammadiyah kembali buka suara soal rencana pemerintah yang akan membagikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Pengamat Kebijakan Publik Muhammadiyah Ihsan Tanjung mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak selugas NU yang begitu saja menyatakan siap untuk mengelola tambang. Meski begitu, apabila diberikan kesempatan, tidak menutup kemungkinan untuk Muhammadiyah ikut terlibat. "Jadi intinya Muhammadiyah tidak selugas NU. Tapi mungkin Insya Allah ke depan kalau ditawarkan ke Muhammadiyah saya nggak tahu akan diterima nanti kita tanya sama Ketua Umum kami," kata dia dalam diskusi publik Fraksi PAN DPR RI dengan tema "Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tamban untuk Ormas Keagamaan" di Jakarta, Rabu (26/6/2024). Ia menyadari, sebelumnya melalui Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu penawaran WIUPK oleh pemerintah kepada ormas keag