DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menunjukkan ambisinya untuk membangun ibu kota negara atau IKN Nusantara. Terbaru, Jokowi bakal membangun menara tertinggi se-Asia Tenggara di IKN. Rencannya, bangunan setinggi 778 meter ini akan diberi nama Menara BUMN. Ambisi pemerintah Indonesia untuk membangun menara BUMN ini langsung memicu kontroversi. Pasalnya, pembangunan menara setinggi 778 meter itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Bahkan ada yang turut menyinggung iuran Tapera. Sebagai informasi, Presiden Jokowi bakal mengeluarkan kebijakan pekerja wajib iuran Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat. Sistem iuran ini akan memotong gaji pekerja sebesar 3 persen per bulan. Kebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera tentu ramai mendapat penolakan. Apalagi, pengelolaan uang iuran Tapera juga dinilai tidak jelas. Ditambah iuran ini tidak menjamin peserta mendapatkan rumah. Meski ramai mendapat penolakan, tetapi nyatanya Pemerintah Indonesia tetap kekeuh menerapkan kebij
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menunjukkan ambisinya untuk membangun ibu kota negara atau IKN Nusantara. Terbaru, Jokowi bakal membangun menara tertinggi se-Asia Tenggara di IKN. Rencannya, bangunan setinggi 778 meter ini akan diberi nama Menara BUMN. Ambisi pemerintah Indonesia untuk membangun menara BUMN ini langsung memicu kontroversi. Pasalnya, pembangunan menara setinggi 778 meter itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Bahkan ada yang turut menyinggung iuran Tapera. Sebagai informasi, Presiden Jokowi bakal mengeluarkan kebijakan pekerja wajib iuran Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat. Sistem iuran ini akan memotong gaji pekerja sebesar 3 persen per bulan. Kebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera tentu ramai mendapat penolakan. Apalagi, pengelolaan uang iuran Tapera juga dinilai tidak jelas. Ditambah iuran ini tidak menjamin peserta mendapatkan rumah. Meski ramai mendapat penolakan, tetapi nyatanya Pemerintah Indonesia tetap kekeuh menerapkan kebij