DEMOCRAZY.ID - Gerakan Solidaritas Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperjuangkan haknya atas tanah yang terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka menuntut keadilan dan transparansi dari pemerintah terkait sengketa lahan ini. Sebelumnya, ratusan warga dari 4 desa lingkar IKN yakni Pemaluan, Rico, Maridan, dan Telemow telah melakukan demo di depan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) PPU, untuk menuntut haknya beberapa waktu lalu. Senin (03/06/2024), salah satu jaringan televisi publik berskala nasional di Kalimantan Timur (Kaltim) mengundang sejumlah narasumber dalam program "Dialog Publika", di antaranya Kepala Kantor Pertanahan PPU, Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim, dan Koordinator Solidaritas Masyarakat PPU, untuk membahas permasalahan lahan antara warga PPU dan wilayah IKN. Koordinator Gerakan Solidaritas Masyarakat PPU, Yusuf Ibrahim menjelaskan, permasalahan sengketa lahan tersebut salah satunya mengara
DEMOCRAZY.ID - Gerakan Solidaritas Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperjuangkan haknya atas tanah yang terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka menuntut keadilan dan transparansi dari pemerintah terkait sengketa lahan ini. Sebelumnya, ratusan warga dari 4 desa lingkar IKN yakni Pemaluan, Rico, Maridan, dan Telemow telah melakukan demo di depan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) PPU, untuk menuntut haknya beberapa waktu lalu. Senin (03/06/2024), salah satu jaringan televisi publik berskala nasional di Kalimantan Timur (Kaltim) mengundang sejumlah narasumber dalam program "Dialog Publika", di antaranya Kepala Kantor Pertanahan PPU, Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim, dan Koordinator Solidaritas Masyarakat PPU, untuk membahas permasalahan lahan antara warga PPU dan wilayah IKN. Koordinator Gerakan Solidaritas Masyarakat PPU, Yusuf Ibrahim menjelaskan, permasalahan sengketa lahan tersebut salah satunya mengara