Jadi Masalah Utama di Pembangunan IKN, Pemerintah Akhirnya Gunakan Cara Ini Untuk Ambil Alih Tanah Warga

DEMOCRAZY.ID - Persoalan terkait pembebasan lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga kini masih bergulir.

Terkait permasalahan tersebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono angkat suara.

Ia membeberkan upaya yang dilakukan negara untuk mengatasi hal tersebut yakni dengan melakukan sosialisasi, pada 27 Juni 2024 mendatang.

Nantinya pada agenda tersebut, akan dilakukan pembahasan terkait Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PSDK) Plus.

Adapun untuk hasilnya nanti sesuai dengan kesepakatan masyarakat, bisa berupa ganti rugi lahan dan relokasi atau bahkan proyek IKN yang harus mengalah.

Menteri Basuki menerangkan Adapun alur ambil alih tanah warga tersebut adalah dengan negosiasi, sosialisasi, gusur kemudian dibayar.

Selanjutnya, negara juga akan melakujan tindakan lanjutan jika memang diperlukan.

Lebih lanjut Menteri Basuki juta mengungkap terkait kepastian ganti rugi bagi masyarakat lokal yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltim.

Nantinya pembiayaan untuk pihak yang bersangkutan akan diambil dari anggaran Kementerian PUPR.

Namun demikian ia mengaku tidak hafal terkait dengan rincian anggaran ganti rugi tersebut.

Akan tetapi ia memastikan biaya akan menyasar baik untuk tanam tumbuh maupun relokasi rumah masyarakat.

Ia juga mengungkap rencana total pembangunan 91 hunian bagi 91 kartu keluarga sebagai rumah relokasi.

Kemudian untuk jenis bangunan bisa berupa rusun atau rumah tapak.

Terkait persoalan pembebasan lahan tersebut Jokowi berpesan harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Selain itu Basuki mengungkap bahwa saat ini dirinya dan Raja Juli berfokus pada percepatan pelaksanaan program yang telah dibuat OIKN sebelumnya.

Adapun program tersebut meliputi pembebasan lahan dan investasi yang menjadi masalah utama di IKN.

Sumber: AyoBandung