'IKN Project Gagal, Tidak Ada Urgensinya'

Oleh: Memet Hakim

Pengamat Sosial, Wanhat APIB & APP TNI

IKN sejak diputuskan tahun 2017 selalu ricuh, pro dan kontra terus berlanjut sampai saat ini. Memang IKN itu tidak jelas manfaatnya, cacat prosedur misalnya Amdal dilakukan setelah proses pembangunan berlangsung, sehingga walau tidak layak, terpaksa dibuat layak. 

Biayanya sangat besar, padahal RAPBN tiap tahun defisit, status tanahnya belum tuntas juga, keamanan sangat riskan, resiko banjir. Yang terpenting tidak terlihat apa kegunaan bagi Negara dan Rakyat Indonesia.

Nusantara dalam bahasa modern meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Kepulauan Andaman & Nikobar, Brunei, Filipina, Timor Timur, Papua Nugini, Solomon Utara, dan Kepulauan Selat Torres, serta mungkin pulau pulau kecil di samudra Hindia seperti Pulau Natal, Kepulauan Cocos (Keeling), dan pulau Pasir (Wikipedia, 2024). “Jadi secara harfiah IKN bukanlah ibu kota Negara Indonesia”.

Ide IKN kelihatannya dimulai saat adanya penolakan Anies terhadap proyek reklamasi milik oligarki yang tidak pro rakyat. Menolak reklamasi adalah salah satunya janji kampanye Anies pada tahun 2017. Pemprov DKI menghentikan total proyek reklamasi di Teluk Jakarta pada September 2018, melalui Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

(SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018). Alasan teknis penolakan Reklamasi itu adalah mengganggu lingkungan dan menjadi salah satu penyebab banjir. Alasan sosial karena projek ini bukan untuk rakyat banyak (pribumi).

Para taipan bersama Jokowi akhirnya mencari lokasi lain untuk proyek dukungan Cina ini. Jadi IKN bukan kebutuhan primer negara, sekunderpun bukan atau bahkan tertierpun tidak, tapi dijadikan PSN karena ada sakit dihati karena reklamasi yang di Jakarta ditolak. Supaya projek jalan terus Presiden RI Jokowi dan Presiden Cina Xi Jinping melakukan perjanjian peningkatan kerja sama termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Kerja sama bilateral di Hotel Jinniu, Chengdu, pada Kamis, 27 Juli 2023, yang hasilnya ada 8 kesepakatan antara lain “Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Perencanaan Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman terkait Pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia. “Kesepakatan ini sungguh membahayakan keamanan ibu kota Negara”.

Kebetulan dulu Bung Karno pernah ada keinginan untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan, akan tetapi tidak dilanjutkan, karena tentu ada pertimbangan yang matang.

Ide Bung Karno ini menjadi casing yang cantik untuk melanjutkan proyek sakit hati ini di lokasi IKN berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pemerintah menolak membuka informasi tentang kajian lingkungan atau Amdal proyek ibu kota negara (IKN) baru, Tempo, Jumat, 30 Juni 2023. Hal itu memunculkan tudingan bahwa pemerintah sengaja menyembunyikan kajian dampak lingkungan pembangunan IKN. 

Kompas Balikpapan, Kompas.com. 06/07/2022 menulis bahwa Amdal IKN baru mulai dikaji pada Selasa (5/7/2022) di Hotel Platinum Balikpapan, Kalimantan Timur. Disini jelas sekali setelah ada Keputusan presiden, bahkan UU baru Amdalnya di buat, artinya proyek ini cacat sejak awal.

April 2019, dibuatlah rencana rencana 10 tahun untuk memindahkan semua kantor pemerintah ke ibu kota baru. Pada 23 Agustus 2019, Jokowi menyerahkan Surat Presiden R- 34/PRES/08/2019 dengan dua lampiran, yaitu “Laporan Kajian Presiden tentang Pemindahan Ibu Kota” dan “Permintaan Dukungan DPR untuk Pemindahan Ibu Kota”. Akhirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) resmi diundangkan pada 15 Februari 2022. (Amdal belum ada).

Biaya Pembangunan IKN, menurut Bappenas, dibutuhkan untuk membangun “kawasan inti IKN” sebesar Rp 466,9 triliun, Biaya pemindahan Rp 501 trilyun, Biaya memindahkan sistem keamanan dari Jakarta ke IKN konon kabarnya membutuhkan dana setidaknya Rp 1.700 trilyun. sehingga Total biaya tidak kurang dari Rp 4.000 trilyun. “Hutang resmi” tercatat Rp 8.319,22 trilyun per bulan Maret 2024 dan kewajiban bayar utang 2024 sebesar Rp 648 trilyun (23.13% dari pendapatan Negara 2024). 

Pendapatan Negara 2024 Rp 2,802 trilyun tapi Anggarannya Rp 3,325 trilyun, sehingga ada defisit Rp (528 trilyun) atau 15.72 % terhadap pendapatan Negara. Untuk memenuhi kebutuhan 2024 saja sudah defisit, apalagi membiayai IKN.

Kalau melihat gambaran kemampuan finansial RI, jelas sekali tidak realistis melanjutkan IKN. walaupun jika 80% dibiayai oleh swasta/asing. Para taipan yang didukung RRC dan Jokowi ini harus bertanggung jawab atas kasus ini. Apakah ada pihak swasta termasuk para taipan di Jakarta mau menanggung ongkos sosial sebesar itu?

Direktur Hankam Bappenas Bogat Widyatmoko (CNBC Indonesia 02 January 2022) menjelaskan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur menciptakan perspektif geostrategis baru. Lokasi IKN yang strategis tidak terlepas dari ancaman pertahanan dan gangguan keamanan baik yang dilakukan oleh state actor, non state actor, dan hybrid. 

Seperti lokasi ibu kota negara berdekatan dengan perbatasan darat Malaysia dan dari Singapurapun jaraknya hanya 1.463 km dan ini merupakan ancaman riil pertahanan dan gangguan keamanan,” Jarak ini merupakan radius jelajah ICBM Inter Continental Balistic Missile). Selain itu, lokasi IKN juga berhimpitan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan choke point atau titik sempit dunia. 

Sedangkan di sisi udara, lokasi IKN mendekati Flight Information Region (FIR) milik negara tetangga. Ingat Singapura tempat berlindungnya para koruptor Indonesia dan sekutu Israel, harus mendapat perhatian ekstra oleh RI.

Setidaknya sebanyak 60.000 aparatur sipil negara (ASN) dari 38 instansi dan lebih dari 2.000 anggota TNI) rencananya akan dipindahkan ke IKN pada 2024, ASN yang pindah akan diberikan tunjangan 50 juta/bulan/orang, entahlah anggota TNI dn POLRI akan mendapat berapa tunjangannya. Bagaimana dengan tambahan biaya tersebut? Yang jelas ada pembengkakan biaya belanja pegawai.

Sebagai gambaran pendapatan APBN 2024 hanya Rp 2,802 trillyun, pendapatan ini diperoleh dari pajak sebesar Rp 2,310 trilyun (82, 43 % dari pendapatan Negara), sedang anggaran Belanja sebesar Rp 3,325, trilyun. Nah sudah defisit masih mau memaksakan kehendak membiayai IKN? sungguh orang sakit jiwa saja yang mau melanjutkan projek ini.

Tanda-tanda proyek IKN gagal adalah pengunduran diri Kepala Otorita IKN dan wakilnya secara serentak, mereka belum menerima gaji selama 11 bulan bekerja disana dan ternyata sulit sekali mendapatkan investor. Wajar saja jika projek menjadi terhambat menuju terlantar. 

Kelihatannya para taipan dukungan RRC ini ogah menanamkan dananya di sana, tinggallah Jokowi, Luhut yang masih ngotot, sampai tiba saatnya dimintai tanggung jawab. Apalagi waktu pergantian kepemimpinan nasional tinggal 4 bulan lagi.

Melihat histori dan fakta di lapangan adanya hambatan sosial, finansial, fisik dan lingkungan, memang selayaknya proyek IKN ini didrop, bangunan yang ada biarlah dijadikan kantor bupati atau dimanfaatkan bagi wisata atau lainnya. 

Memindahkan Ibu kota Negara Indonesia bukan pekerjaan mudah dan harus dipaksakan. Tidak ada urgensi yang jelas, ini merupakan dosa para taipan, Jokowi dan DPR yang harus dipertanggung jawabkan dikemudian hari.

Bandung, 10 Juni 2024