'Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) Tolak Tapera' Menyikapi keluarnya kebijakan pemerintah berupa PP 21 tahun 2024 dan PP 25 tahun 2020, tentang Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyatakan dengan tegas menolak kebijakan tersebut. Melalui rilis yang diterima redaksi, Gebrak menyebut rezim Jokowi tak henti-hentinya memberikan kebijakan yang bertolak belakang dengan kesejahteraan rakyat Indonesia. “Lebih tepatnya dimasa akhir periode Joko Widodo dan Ma’aruf Amin hari ini, rakyat diberikan kembali kebijakan yang buruk melalui agenda TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat) yang memaksa kaum buruh dan rakyat memberikan uangnya untuk menjadi peserta TAPERA dengan dalih “agar rakyat memiliki rumah”. Tentu kebutuhan mendasar atas perumahan memang menjadi agenda penting kaum buruh dan rakyat, namun konsepsi yang dibangun dan ditetapkan oleh negara dan rezim Jokowi melalui program yang dibuat menurut kami memiliki haluan yang berbeda dengan apa yang diharapka
'Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) Tolak Tapera' Menyikapi keluarnya kebijakan pemerintah berupa PP 21 tahun 2024 dan PP 25 tahun 2020, tentang Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyatakan dengan tegas menolak kebijakan tersebut. Melalui rilis yang diterima redaksi, Gebrak menyebut rezim Jokowi tak henti-hentinya memberikan kebijakan yang bertolak belakang dengan kesejahteraan rakyat Indonesia. “Lebih tepatnya dimasa akhir periode Joko Widodo dan Ma’aruf Amin hari ini, rakyat diberikan kembali kebijakan yang buruk melalui agenda TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat) yang memaksa kaum buruh dan rakyat memberikan uangnya untuk menjadi peserta TAPERA dengan dalih “agar rakyat memiliki rumah”. Tentu kebutuhan mendasar atas perumahan memang menjadi agenda penting kaum buruh dan rakyat, namun konsepsi yang dibangun dan ditetapkan oleh negara dan rezim Jokowi melalui program yang dibuat menurut kami memiliki haluan yang berbeda dengan apa yang diharapka