DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengonfirmasi keterlibatan para anggota dewan mulai tingkat pusat hingga daerah dalam transaksi judi online.
PPATK dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR mengaku mengantongi data bahwa lebih dari seribu anggota DPR, DPRD, dan pegawai Sekretariat Jenderal (setjen) jadi pemain.
Dari anggota yang terlibat, PPATK mengungkap jumlah transaksinya mencapai 63 ribu dengan angka transaksi bisa menyentuh ratusan juta hingga miliaran rupiah per orang.
CNNIndonesia.com merangkum sejumlah poin penting terkait keterlibatan para anggota dewan dalam transaksi judi online.
Lebih dari 1.000 orang
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap praktik judi online dilakukan lebih dari 1.000 orang di lingkungan legislatif. Mereka mulai dari DPR RI DPRD, dan pegawai Kesetjenan.
Dari jumlah itu, khusus di DPR RI, Ivan menyebut jumlah transaksinya mencapai tujuh ribu transaksi. Dia mengaku mengantongi data, mulai dari identitas hingga alamat mereka yang terlibat dalam transaksi tersebut.
"Untuk di sini saja yang aktif itu kan kalau boleh saya sampaikan ada sekitar 7 ribu sekian. Artinya ini hanya bisa menyampaikan yang 7 ribu sekian ini saja," kata Ivan.
Transaksi ratusan miliar
PPATK menyatakan jumlah transaksi judi online di lingkungan anggota legislatif dan pegawai Setjen mencapai 63 ribu, dengan besaran angka transaksi bervariasi.
Namun, Ivan mengungkap besaran transaksinya mulai dari ratusan juta hingga miliaran.
"Ya, transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Agregat secara keseluruhan. Itu deposit, deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar," kata dia.
Kantongi data pribadi
Ivan menyebut PPATK telah mengantongi data pribadi para anggota dewan yang terlibat dalam transaksi judi online. Bukan hanya mereka, faktanya judi online kata Ivan memang lintas profesi.
Ia mengungkap sejumlah profesi itu mulai dari pejabat daerah, pensiunan, pengusaha, ibu rumah tangga, dokter, wartawan, hingga notaris. Dia mengaku mengantongi identitas mereka, mulai dari nama hingga alamat tinggal.
Lapor MKD
PPATK, kata Ivan, akan menyerahkan data keterlibatan anggota DPR dalam transaksi judi online ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
Ivan terutama akan menyerahkan data sekitar tujuh ribu transaksi judi online di lingkungan anggota dewan. Sementara, sisanya akan dikomunikasikan dengan lembaga terkait.
PPATK bersama satgas judi online tengah berkeliling ke lembaga-lembaga pemerintahan lain untuk menyerahkan data keterlibatan judi online para pegawai mereka. Bukan hanya legislatif, namun juga eksekutif, hingga aparat penegak hukum.
"Kami lagi jalan ke mana-mana untuk menyerahkan ke KL-nya. Termasuk ke DPR. Hanya memang kan kami tidak ekspek (eskpektasi) ada di forum ini diserahkannya. Karena tidak ada agenda itu," kata Ivan.
Sumber: CNN
