DEMOCRAZY.ID - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan ada 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. Angka tersebut merupakan kategori masyarakat yang tidak layak mendapatkan bansos. "Selama ini data yang dievaluasi sama Bappenas akibat adanya exclusion dan inclusion error kira-kira sekitar 46 persen yang melenceng, tidak tepat," ujarnya usai acara peluncuran kolaborasi pemanfaatan sistem data registrasi sosial ekonomi, di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (20/6). Karena itu, Bappenas meluncurkan sistem pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) agar penyaluran bansos bisa tepat sasaran. Regsosek merupakan sistem pendataan kependudukan yang mencakup profil, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan penduduk. Data tersebut akan terhubung dengan data pada kementerian atau lembaga, dan juga dengan data pemerintah daerah hingga tingkat desa dan keluraha
DEMOCRAZY.ID - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan ada 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. Angka tersebut merupakan kategori masyarakat yang tidak layak mendapatkan bansos. "Selama ini data yang dievaluasi sama Bappenas akibat adanya exclusion dan inclusion error kira-kira sekitar 46 persen yang melenceng, tidak tepat," ujarnya usai acara peluncuran kolaborasi pemanfaatan sistem data registrasi sosial ekonomi, di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (20/6). Karena itu, Bappenas meluncurkan sistem pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) agar penyaluran bansos bisa tepat sasaran. Regsosek merupakan sistem pendataan kependudukan yang mencakup profil, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan penduduk. Data tersebut akan terhubung dengan data pada kementerian atau lembaga, dan juga dengan data pemerintah daerah hingga tingkat desa dan keluraha