Dua Kelompok Ini Diduga Jadi Penyebab Muhammadiyah Tarik Dananya dari BSI

DEMOCRAZY.ID - Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Muhammadiyah telah menjadi perhatian banyak pihak sejak beberapa pekan terakhir.

Muhammadiyah dan BSI menjadi sorotan publik usai salah satu Ormas Islam terbesar di Indonesia itu melakukan penarikan dana dengan nilai yang fantastis.

Tak tanggung-tanggung, Muhammadiyah sempat dikabarkan menarik dananya dari BSI senilai Rp13 triliun.

Beragam spekulasi terus bermunculan di tengah isu penarikan dana oleh Muhammadiyah tersebut.

Salah satunya terpilihnya sosok Felicitas Tallulembang sebagai Komisaris Independen.

Namun, Ustaz Ikhwan Basri memberikan pandangan lain terkait penyebab Muhammadiyah melakukan penarikan dana dari BSI.

Ustaz Ikhwan Basri menyoroti dua kelompok yang diduga menjadi penyebab panasnya hubungan Muhammadiyah dengan BSI.

Dua kelompok yang dimaksud yakni pemodal besar dan pelaku UMKM.

"Ruh atau spirit yang muncul daripada (permasalahan red.) itu adalah antara kapitalisme dan UMKM," kata Ustaz Ikhwan Basri seperti dikutip dari kanal YouTube Rasil TV Rabu, 26 Juni 2024.

Ustaz Ikhwan Basri melihat banyaknya fenomena masyarakat menengah ke bawah yang sulit mengakses bantuan kredit dari Bank terutama BSI lantaran tidak memenuhi syarat.

Pasalnya, mayoritas masyarakat menengah ke bawah kerap tidak memiliki jaminan sebagai pengajuan kreditnya.

Bahkan, beberapa kelompok pelaku UMKM hanya memiliki modal di bawah Rp2 juta.

"Di mana yang di bawah Rp2 juta ini adalah mereka yang tidak mungkin disentuh oleh Bank," ujarnya.

"Karena mereka ini gak punya kolateral, rumah kadang gak punya, rumah gubuk kadang nebeng tetangganya atau orang yang ikhlas memberikan tumpangan dipake oleh dia sekedar bikin gubuk, kemudian pedagang asongan, kelompok yang seperti ini jumlahnya puluhan juta," sambungnya.

Kelompok ini kata Ustaz Ikhwan Basri, selalu terlihat di depan mata.

"Disekitar kita aja ada setiap hari, setiap saat kan mondar-mandir di depan jalan kita," sebutnya.

Dirinya menilai, Bank milik Pemerintah seharusnya memperhatikan kelompok tersebut.

"Tapi tetep, standarnya mereka (Bank milik Pemerintah red.) itu harus punya 3C ya salah satunya itu collateral...jaminan, (masyarakat menengah ke bawah red.) gak punya BPKB, surat-surat rumah gak punya ya rumahnya juga nyewa," ucapnya.

Bahkan, dirinya mengaku melihat terdapat pelaku UMKM yang hanya mampu menabung Rp2.000 per pekan.

Situasi tersebut kata Ustaz Ikhwan Basri, telah tidak sesuai kondisi perekonomian saat ini, di mana harga-harga cenderung melonjak secara berkala.

"Tabungannya aja Rp2.000 per dua minggu, saya melihat dengan mata kepala, ibu-ibu itu hanya dikumpulin sekedar Rp2.000, Rp2.500, jaman sekarang coba," katanya.

"Kita akan bela orang-orang kapitalis yang sudah kuasa yang sudah punya modal? Atau ini ada sebuah bank yang memang difokuskan untuk memberikan perhatian kepada mereka. Mungkin ya kalo seperti Muhammadiyah dan yang lainnya itu memperhatikan kalo ini gak disentuh, ngapain kita (Bangsa Indonesia red.) mendirikan Bank istilahnya itu," tuturnya.

Sumber: Kilat