DPR Bongkar Fakta Realisasi Investasi IKN Nusantara: Investor Asing Nol, Domestik Baru 30 Persen

DEMOCRAZY.ID - Mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari pimpinan Otorita IKN Nusantara masih jadi perbincangan.

Terbaru, DPR RI membongkar realisasi investasi yang dicanangkan di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, jauh dari target. Terlebih investasi luar negeri atau asing yang masih nihil hingga saat ini.

Diketahui, Pemerintah menargetkan Upacara 17 Agustus 2024 bisa digelar di IKN Nusantara.

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menilai mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Badan Otorita IKN akan menurunkan kepercayaan investor.

Suryadi mengatakan, mundurnya pimpinan IKN tersebut, memperkuat dugaan publik bahwa perencanaan IKN masih menimbulkan persoalan.

Karena itu, berpotensi pada menurunnya kepercayaan para investor yang menjadi target dalam pembangunan IKN.

"Saya kira karena ini (IKN) sudah menjadi undang-undang, wajar pemerintah kemudian bagaimana merealisasikan undang-undang dengan menggenjot pembangunan IKN. Tapi problemnya adalah, bagaimana meyakinkan para investor agar uang mereka aman ketika berinvestasi di IKN," ujar Suryadi dalam keterangannya, Sabtu (8/6/2024).

Suryadi berujar, bahwa berdasarkan data yang diterimanya, investasi dari luar negeri sampai saat ini belum ada.

Sejauh ini, tambahnya, hal itu baru berupa surat pernyataan minat tetapi belum ada realisasi. Investasi itu dari dalam negeri dan masih di bawah target.

“Ada realisasi dari dalam negeri, itu pun masih jauh dari sekitar 30 persen dari target. Yang harusnya ditargetkan sampai dengan Rp 100 triliun tapi baru terealisasi sekitar Rp 31 triliun ya untuk pembangunan sekolah, kemudian rumah sakit dan beberapa hotel. Jadi masih jauh dari target,” tutur Suryadi.

Dia menyampaikan, pemerintah perlu memperbaiki perencanaan yang bersifat internal.

Sehingga perencanaan tersebut diharapkan dapat terintegrasi dengan berbagai faktor.

“Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, bagaimana meyakinkan dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri bahwa IKN ini layak tempat berinvestasi. Saya kira ini dua problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah,” tutupnya.

Untuk diketahui, Bambang dan Dhony dilantik oleh Jokowi sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN periode 2022-2027 pada 10 Maret 2022.

Sebelum berkiprah di Otorita IKN, Bambang dikenal luas sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi.

Bambang juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dengan spesialisasi tugas urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, Dhony Rahajoe merupakan petinggi salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak di sektor properti, yakni Sinarmas Land.

Upacara Dipaksakan?

Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal minta Presiden Jokowi bisa sedikit sabar, tak memaksakan kehendak. Menurutnya, menggelar upacara HUT ke-79 RI di IKN bukan hal mendesak.

"(Masa pemerintahan) Pak Jokowi kan akan berakhir, saya kira tidak perlu memaksakan upacara (HUT RI di IKN) di masa pemerintahannya. Menurut saya, istana baru saat ini belum urgen," ungkap Iqbal dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (6/6/2024).

Menurutnya, pemerintah saat ini semestinya fokus terhadap kepentingan lain yang lebih urgen, seperti upaya penurunan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa hingga pengurangan pengangguran.

"Tapi kalau membuat istana, itu besar pasak daripada tiang, karena masyarakat banyak yang masih menghadapi masalah," ujarnya.

Iqbal mengatakan, Presiden Jokowi bisa mengganti rencana HUT ke-79 RI di IKN cukup dengan peresmian.

"Pak Jokowi tanda tangan saja prasasti, saya kira selesai," ucapnya.

Lebih lanjut, Iqbal menilai megaproyek IKN harus ditinjau ulang oleh pemerintah selanjutnya.

Pembangunan IKN yang sudah diundang-undangkan, kata Iqbal, tetap perlu dilaksanakan.

Hanya saja, presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bisa mengatur ulang jangka waktu pembangunan.

"Ini sudah dibangun, sudah ketok palu, ya harus dilaksanakan, tapi perlu dilihat urgensinya," ujarnya.

"Proyek ini harus ditinjau ulang, di-review," tegas Iqbal,

Seperti diketahui, Jokowi terus menggenjot proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Satu di antaranya agar pada 17 Agustus 2024, pemerintah bisa menggelar upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN.

Terkait rencana upacara HUT ke-79 RI di IKN Agustus mendatang, Anggota Komisi V DPR RI fraksi PDIP, Sri Rahayu, melontarkan nada pesimis.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) bersama Menteri PUPR yang juga Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Kamis (6/6/2024).

Awalnya, Sri Rahayu menyebut Komisi V DPR RI belum mengetahui perkembangan detail mengenai pembangunan IKN. Sebab, selama ini, Otorita IKN bukan mitra kerja dari Komisi V DPR RI.

"Kita di Komisi V ini tidak pernah tahu gambarannya seperti apa sampai detik ini, kita tahunya dari media. Tolonglah barangkali kita diberikan gambaran lewat slidenya," kata Sri di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senayan.

"Sarana prasarananya sampai sejauh mana, kemudian bangunan-bangunannya kayak apa," imbuhnya.

Sri Rahayu lantas merasa pesimistis bahwa IKN bisa dimanfaatkan pada Agustus mendatang.

Adapun, untuk diketahui pemerintah menargetkan beberapa fasilitas di IKN sudah bisa dipakai lantaran upacara 17 Agustus direncanakan akan digelar di IKN.

"Yakinkah, kalau ditanya yakinkah kita bisa memanfaatkan pada bulan Agustus pasti jawabnya eksekutif pasti yakin," ucapnya.

"Nah kita ini lihatnya di media, maka kita ini enggak yakin kalau itu mampu untuk dimanfaatkan, padahal Undang-Undangnya sudah harus pindah ke sana," tegasnya.

Lebih lanjut, Sri meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono agar memberi penjelasan detail mengenai perkembangan pembangunan IKN.

Sementara itu, Basuki Hadimuljono mengungkapkan tidak ada perubahan terkait rencana peringatan kemerdekaan Indonesia yang akan tetap dilaksanakan di IKN.

Basuki menyebutkan pemerintah akan menggelar simulasi peringatan kemerdekaan di IKN dalam waktu dekat.

"Kalau untuk upacara saya kira Pak Mensesneg punya skenario, simulasinya besok akan kita lakukan," ujar Basuki. 

Sumber: Tribun