DEEP Indonesia: Konstitusi 'Diakali' Demi Dinasti Politik Melalui Putusan Mahkamah Agung!

DEMOCRAZY.ID - Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan Putusan Mahkamah Agung tentang syarat usia calon kepala daerah menjadi indikasi bagaimana konstitusi diakali demi dinasti politik.  Neni menyayangkan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 terkait pengujian Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang dimohonkan oleh Partai Garuda tentang persyaratan calon kepala daerah.  Menurut dia, putusan ini menjadi preseden buruk dalam demokrasi dan sarat kepentingan politis.  “Atas nama kesetaraan dan keterwakilan anak muda memperalat dan mengakali konstitusi. Padahal jelas Putusan MA ini hanya akan menguntungkan kandidat yang memiliki kekerabatan, kedekatan dengan oligarki dan politik dinasti,” kata Neni lewat keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 31 Mei 2024. Neni mengatakan ada kejanggalan Putusan MA yang dikabulkan secepat kilat. Menurut dia, putusan ini menimbulkan tanda tanya publik sebab nyaris tidak ada keterbukaan, transpara