[BREAKING] Khofifah Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Korupsi di Kemensos

DEMOCRAZY.ID - Calon petahana Pilgub Jatim 2024 Khofifah Indar Parawansa diperhadapkan dengan masalah dugaan korupsi.

Di tengah hiruk pikuk persiapan Pilgub Jatim 2024, Khofifah kini dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi.

Kasus dugaan korupsi yang membuat Khofifah dilaporkan ke KPK terkait saat ia menjabat Menteri Sosial (Mensos).

Sebelumnya, sosok Khofifah dinilai calon kuat Pilgub Jatim 2024.

Sebagai petahana, sejauh ini elektabilitas Khofifah jauh di atas figur lainnya yang dianggap bakal menjadi lawannya di Pilgub Jatim 2024.

Bahkan ada wacana jika Khofifah bakal melawan kotak kosong. Pasalnya ramai-ramai partai mendekati bahkan sudah memberikan rekomendasi kepada Khofifah.

Partai yang mendukung Khofifah untuk maju pada periode kedua Calon Gubernur Jatim 2024 diantaranya yakni Golkar, Demokrat dan Gerindra.

Tak hanya itu, PDIP juga berencana mengusung Khofifah namun saling tarik ulur terkait calon wakil gubernur pendampingnya.

Khofifah menginginkan Emil Dardak sementara PDIP mengajukan 5 kadernya sebagai calon wakil gubernur Jatim 2024.

Dilaporkan Kasus Korupsi

Khofifah dilaporkan ke KPK, Selasa (4/6/2024). Ia dilaporkan Forum Komunikasi Masyarakat Sipil.

Kasus dilaporkan ke KPK saat Khofifah Indar Parawansa menjabat Menteri Sosial.

Mereka menduga Khofifah telah terlibat korupsi program verifikasi dan validasi di Kemensos tahun 2015 yang diduga merugikan negara  Selain Khofifah, ada dua orang yang turut dilaporkan.

Yakni mantan Kepala Pusdatin Kemensos Mumu Suherlan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat itu, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat itu, Adhy Karyono.

"Kita dapatkan audit dari BPK, kerugian proyek yang kita laporkan itu Rp98 miliar di kasus di Kemensos tahun 2015, program verifikasi dan validasi orang miskin," ujar Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sipil, Sutikno, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2024).

Kasus lainnya yang dilaporkan yaitu pengadaan proyek tenda dengan dugaan kerugian Rp7,8 miliar. 

Dia mengatakan kuasa penggunaan anggarannya adalah Adhy Karyono, mantan pejabat Kemensos yang kini menjabat Pj. Gubernur Jawa Timur.

“Ternyata pada waktu 2015 itu, selain program verifikasi dan validasi itu, ada program namanya pengadaan tenda, dan juga diduga ada kerugian Rp7,8 miliar, pengadaan tenda tersebut,” lanjut Sutikno.

Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan bahwa pihak Pengaduan Masyarakat (Dumas) telah menerima aduan dimaksud. Kini KPK akan menelaah laporan itu.

"Setelah kami cek di pengaduan masyarakat, memang betul ada laporan di bagian pengaduan masyarakat. Prinsipnya tentu KPK pasti dalami ya, data, informasi, yang diterima tersebut untuk memastikan apakah sesuai dengan syarat dari laporan masyarakat," kata Ali.

Sementara Khofifah Indar Parawansa mengaku baru mendengar soal laporan ke KPK. Khofifah mengaku belum mengetahui substansi laporan ke KPK. 

Manuver PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus berupaya membujuk Khofifah Indar Parawansa meninggalkan Emil Dardak untuk Pilgub Jatim 2024.

Manuver terbaru PDIP yakni menyiapkan 5 figur kuat sebagai Calon Wakil Gubernur Jatim pendamping Khofifah.

Sebelumnya, PDIP menyatakan siap mendukung Khofifah maju di Pilgub Jatim 2024.

Namun saat ini PDIP masih mempertimbangkan lantaran Khofifah lebih condong memilih tetap berpasangan dengan Emil Dardak.

Dukungan ke paket Khofifah dan Emil Dardak pun sudah mendapat lampu hijau dari sejumlah partai.

Seperti misalnya Partai Demokrat dan Golkar terang-terangan sepakat jika Khofifah dan Emil Dardak tetap bersama di Pilgub Jatim 2024.

Sementara itu Khofifah mengaku komunikasi dengan PDIP masih terus berjalan.

Belakangan, Said Abdullah selaku Ketua PDIP Jatim menyebut pihaknya menyiapkan sedikitnya 5 figur yang akan ditawarkan kepada Khofifah sebagai Cawagub.

Said mengatakan Jawa Timur merupakan basisnya kaum Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama (NU).

Di mana, Khofifah adalah santriwati tulen yang dibesarkan dari kalangan NU dan hingga kini masih Ketua Umum PP Muslimat NU, organisasi perempuan Nahdliyin.

Selain itu, Said menuturkan mantan Gubernur Jawa Timur itu juga masuk dalam jajaran Pengurus Besar NU. 

"Jadi kalau Mbak Khofifah bersedia merangkul kalangan abangan sebagai wakilnya yang berasal dari PDIP, saya kira dua kekuatan ini akan mewakili dua corak kultural besar di Jatim," kata Said kepada wartawan, Selasa (28/5/2024).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini menegaskan PDIP memiliki banyak kader untuk mendampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur. 

Menurut Said, mereka adalah kader-kader yang berprestasi di daerahnya dan berpengalaman.

"PDIP memiliki Gus Yani, Bupati Gresik, ada Mas Arifin Bupati Trenggalek, ada Mas Ony Bupati Ngawi, ada Ning Ipuk Bupati Banyuwangi," ujarnya.

"Ada pula Achmad Fauzi Bupati Sumenep. Kalau Mbak Khofifah memilih Mas Fauzi, akan melengkapi keterwakilan masyarakat Madura sebagai pemimpin di Jawa Timur," ucapnya menambahkan.

Said menuturkan setelah Muhammad Noer, tidak ada lagi keterwakilan orang Madura sebagai pemimpin di Jawa Timur.

"Prinsipnya, PDIP Jawa Timur akan siap menggerakkan seluruh kekuatan untuk memenangkan calon gubernur dan wakil gubernur yang di usung oleh PDIP. Dan Insya Allah akan mendapatkan kemenangan," imbuhnya.

Sumber: Tribun