DEMOCRAZY.ID - Bawaslu RI menilai putusan MA Nomor 23 P/Hum/2024 tentang syarat usia minimal calon kepala daerah yang diputus di tengah tahapan pendaftaran calon perseorangan Pilkada 2024 berpotensi melanggar asas keadilan pemilu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan putusan itu berpotensi melanggar asas adil pemilu karena hanya dapat diterapkan kepada calon kepala daerah dari partai politik. "Nah, persoalannya kalau hanya peserta parpol maka melanggar asas pemilu yang harus menyamakan kesamaan treatment perilaku baik peserta parpol maupun peserta perseorangan," kata Bagja dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 secara daring, Rabu (26/6). "Kalau hanya dikenakan untuk peserta parpol akan jadi permasalahan," sambungnya. Bagja juga menilai penerapan putusan MA tentang syarat usia minimal calon kepala daerah ini tak akan berjalan mulus. Terlebih, kata dia, jika ada calon perseorangan dalam Pilkada 2024 yang memutuskan untuk menggugat p
DEMOCRAZY.ID - Bawaslu RI menilai putusan MA Nomor 23 P/Hum/2024 tentang syarat usia minimal calon kepala daerah yang diputus di tengah tahapan pendaftaran calon perseorangan Pilkada 2024 berpotensi melanggar asas keadilan pemilu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan putusan itu berpotensi melanggar asas adil pemilu karena hanya dapat diterapkan kepada calon kepala daerah dari partai politik. "Nah, persoalannya kalau hanya peserta parpol maka melanggar asas pemilu yang harus menyamakan kesamaan treatment perilaku baik peserta parpol maupun peserta perseorangan," kata Bagja dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 secara daring, Rabu (26/6). "Kalau hanya dikenakan untuk peserta parpol akan jadi permasalahan," sambungnya. Bagja juga menilai penerapan putusan MA tentang syarat usia minimal calon kepala daerah ini tak akan berjalan mulus. Terlebih, kata dia, jika ada calon perseorangan dalam Pilkada 2024 yang memutuskan untuk menggugat p