'APBN Berdarah-Darah, Investor Asing Ogah, Siap-Siap IKN Jadi Proyek Mangkrak'

'APBN Berdarah-Darah, Investor Asing Ogah, Siap-Siap IKN Jadi Proyek Mangkrak'

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), hanya memberatkan APBN. Apalagi tak ada investor asing yang tertarik. Menambah panjang daftar proyek mangkrak warisan Jokowi.

Sesuai kesepakatan, total dana APBN untuk megaproyek IKN sebesar Rp90,4 triliun. Atau 20 persen dari total investasi IKN sebesar Rp466 triliun. Sampai 2024, total duit APBN yang mengucur ke IKN mencapai Rp73,3 triliun.

Artinya, jatah APBN 2025 untuk membiayai proyek IKN hanya tersisa Rp17,1 triliun. Sayangnya, proyek di lahan seluas 2.561 kilometer-persegi, masih belum apa-apa.

Asal tahu saja, luas lahan IKN mencapai 2.561 kilometer-persegi. Atau hampir 4 kali jakarta yang luasnya hanya 661,2 kilometer-persegi.

Bisa dibayangkan betapa besarnya dana yang dikeluarkan untuk menyulap lahan IKN yang dulunya hutan, menjadi kota modern nan ramah lingkungan. Bisa jadi, taksiran biaya investasi IKN sebesar Rp466 triliun adalah angka minimal. Bisa bengkak sampai di atas Rp500 triliun.

Sayangnya, tak ada investor kakap, biasanya asing yang kepincut untuk membenamkan duitnya ke IKN. Yang ada investor dalam negeri yang diwakili sejumlah konglomerat di bawah komando Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Grup.

Tentu saja, masuknya pengusaha dalam negeri ke IKN, tidak gratis. Apalagi nilai investasi di IKN nilainya mencapai Rp20 triliun. Jelas ada konsesinya.

Jangan heran jika Presiden Jokowi dengan ringan tangan, meneken Proyek Stragis Nasional (PSN) di BSD milik Sinarmas Gruop. Atau PSN di PIK 2 milik Agung Sedayu Group. Status PSN membuat kedua raksasa properti itu leluasa mencaplok lahan rakyat dengan harga murah.

Kembali menyoal rendahnya minat investor asing masuk IKN, secara perlahan mulai banyak menteri yang mengakuinya.

"Investasi yang masuk di KNN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) semuanya. Belum ada Penanaman Modal Asing (PMA) yang melakukan ground breaking," kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia di Gedung DPR, Selasa (11/6/2024).

Demikian pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menyatakan hal senada. Kali ini, Suharso memilih narasi lebih halus dengan mengatakan investor masih ragu.

Karena, mereka masih menunggu kepastian politik yang terjadi saat kepemimpinan Indonesia resmi dipegang Prabowo-Gibran.

Apapun alasannya, yang jelas, tak ada investor asing yang kepincut untuk berbisnis di IKN. Jadi, wajar jika banyak kalangan menyebut proyek 'Roro Jongrang" IKN bakalan menjadi mangkrak. kalaupun dipaksakan, kualitasnya asal jadi saja.

Pernyataan Bahlil dan Suharso ini, membenarkan prediksi dari ekonom senior UI, Faisal Basri. Di mata investor, investasi di IKN tak lebih buang-buang uang. Tidak ada indikator bisnis yang menyebut adanya potensi cuan di IKN.

Dulu, ada namanya Sofbank inc, konglomerasi kakap asal Jepang, sempat tertarik membiayai IKN. Disiapkan dana US$20 miliar, setara Rp300 triliun dengan asumsi kurs Rp15.000/US$.

Dalam perjalanannya, Softbank mundur teratur. Karena pemerintah gagal memenuhi term and condition yang diajukan. Bahwa dalam 5 atau 10 tahun, penduduk IKN berjumlah minimal 5 juta jiwa. kala itu, pemerintah hanya menyanggupi 2 juta jiwa.

"Ini cerita seorang wakil menter kepada saya. Bahwa ada term and condition Softbank yang tak bisa dipenuhi pemerintah, terkait jumlah penduduk di IKN," papar Faisal dikutip dari Youtube Indonesia Leader Talk (ILT), Sabtu (8/6/2024).

Nah, jika investor asing tak bisa diharapkan untuk menggarap IKN, peluang menjadi proyek mangkrak semakin besar. Karena, dananya masih kurang Rp375,6 triliun. Ditalangi dengan APBN, malah berbahaya. Karena beban APBN pada tahun depan sudah cukup berat.

Tahun depan, pemerintahan Prabowo-Gibran harus melunasi utang jatuh tempo senilai Rp800 triliun. Ini belum bicara anggaran untuk program andalan Prabowo-Gibran yakni makan siang dan susu gratis yang perlu dana Rp450 triliun.  

Atau subsidi energi sekitar Rp187 triliun, anggaran pendidikan Rp741 triliun. Totalnya Rp1.991 triliun. Atau setara 60 persen dari total APBN.

Itu belum termasuk keperluan gaji pegawai yang masing-masing kementerian dan lembaga (K/L), selalu minta naik tiap tahun. Jadi, pilihannya benar-benar sulit untuk Prabowo Subianto.

Kecuali Prabowo berani menunda berbagai proyek warisan Jokowi yang hanya bikin runyam anggaran. Salah satunya ya IKN yang keperluan dananya super jumbo itu.

Sumber: Inilah