4 Bulan Jelang Pensiun, Ekonom Senior Beberkan Sejumlah 'Kegagalan' Jokowi

DEMOCRAZY.ID - Empat bulan sebelum lengser, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menyampaikan sejumlah catatan hitam dari pencapaian ekonomi Presiden Jokowi.

Pertama, Anthony mencatat, 10 tahun pemerintahan Jokowi gagal mewujudkan janji pertumbuhan ekonomi 7 persen. Di tangan Jokowi, perekonomian malah mengalami stagnasi di level 5 persen.

"Angka pertumbuhan ini pun mengundang kecurigaan. Diduga, ada penggelembungan melalui angka inflasi (deflator Produk Domestik Bruto/PDB), untuk menghasilkan pertumbuhan yang diinginkan," papar ekonom senior itu, di Jakarta, Minggu (16/6/2024).

Angka kemiskinan selama 10 tahun, menurut Anthony, hanya turun 1,6 persen. Pada 2014, misalnya, mencapai 10,96 persen, turun tipis menjadi 9,36 persen pada 2023. Angka yang terakhir ini juga sangat meragukan.

Yang mengenaskan, lanjut Anthony, jurang antara si kaya dan si miskin, semakin lebar dan dalam. Indeks kesenjangan pendapatan (GINI pendapatan), sekali lagi pendapatan, paling sedikit mencapai 0,55. 

"Artinya, sangat buruk," tandasnya.

Dalam catatan Anthony, Jokowi awalnya sesumbar mampu menumbuhkan ekonomi periode 2014-2019 menjadi 7 persen. Ternyata gagal total.

Target pertumbuhan ekonomi 2019-2024 kemudian diturunkan menjadi antara 5,6 persen–6,2 persen. "Inipun juga gagal total," ungkapnya.

Sri Mulyani Ratu 'Ngeles'

Anjloknya perekonomian rezim Jokowi, menurut Anthony, tak bisa lepas dari buruknya kinerja Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani. Sayangnya, Sri Mulyani tidak mau mengakui kegagalan itu. Bahkan layak disebut si ratu 'ngeles'. 

"Sri Mulyani justru sibuk mencari kambing hitam atas kegagalan tersebut. Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa tinggi, artinya di atas 6 persen, karena terhambat masalah struktural," kata Anthony.

Ternyata, Anthony menyimpan rekam jejak digital Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi XI DPR pada 5 Juni 2024. 

Kala itu, Sri Mulyani menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2025, dengan judul Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Sri Mulyani membeberkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkendala tiga masalah utama. Yakni, tingkat tabungan masyarakat rendah, kualitas SDM belum memadai, infrastruktur (termasuk digital) dan regulasi dan birokrasi belum memadai.

Alasan tersebut menunjukkan Sri Mulyani tidak paham pembangunan ekonomi, dan karena itu tidak heran kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan.

'Ngeri betul Sri Mulyani ini. Alasan tersebut jelas membahayakan perekonomian Indonesia. Karena kesalahan mengidentifikasi masalah akan menghasilkan kebijakan yang salah," papar Anthony.

Pertumbuhan Ekonomi RI Dinilai Tak Berkualitas

Masih tinggi angka kemiskinan di sejumlah daerah menandakan kegagalan pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan demikian, pasalnya perekonomian yang tumbuh di kisaran lima persen satu dekade terakhir tak serta merta membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurutnya, pertumbuhan yang tak inklusif itu secara nyata terlihat di wilayah yang menjadi destinasi investasi penghiliran produk sumber daya alam (SDA).

Di wilayah-wilayah tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena penanaman modal tak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi era Presiden Jokowi cenderung tidak inklusif," ujar Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono dilansir Media Indonesia, Jumat, 14 Juni 2024.

Morowali, misalnya, mengalami penurunan kemiskinan yang lamban dan menyebabkan masih banyak penduduk miskin di wilayah tersebut.

Pada 2015, angka kemiskinan Morowali mencapai 15,8 persen dan pada 2023 masih di kisaran 12,3 persen, jauh di atas rerata nasional yang hanya di kisaran 9,4 persen.

Padahal Morowali merupakan contoh terdepan adopsi hilirisasi berbasis ekstraktivisme. Terjangan hilirisasi menerpa Morowali sejak 2015 ketika pangsa sektor industri pengolahan terhadap PDRB melonjak dari hanya 12 persen pada 2014 menjadi 30 persen pada 2015.

Pada 2022, wajah daerah kaya nikel itu berubah drastis dengan kontribusi industri pengolahan dalam perekonomian menembus 73 persen. Seiring derasnya hilirisasi, pertumbuhan ekonomi Morowali melesat, menembus 38 persen per tahun sepanjang 2015-2022.

"Peran PDRB Morowali dalam PDB nasional melonjak dari hanya 0,07 persen pada 2014 menjadi 0,75 persen pada 2022. Namun kualitas pertumbuhan ekonomi Morowali tampak luar biasa itu terlihat rendah," kata Yusuf.

Angka kemiskinan di Konawe tak banyak berubah 

Tak hanya Morowali, dia juga menyebut pengalaman serupa terjadi di Konawe dan Halmahera Tengah. Angka kemiskinan di Konawe tidak banyak berubah, dari 13,5 persen pada 2018 menjadi 13,0 persen pada 2023. Padahal rerata pertumbuhan ekonomi Konawe sepanjang 2018-2022 mencapai 9,4 persen per tahun. 

Lalu, di Halmahera Tengah, angka kemiskinan tercatat masih tinggi lantaran penurunan yang lamban, yakni dari 14,1 persen pada 2019 menjadi 11,4 persen pada 2023. Padahal pangsa sektor industri pengolahan Halmahera Tengah melonjak drastis dari hanya 6 persen pada 2019 menjadi 60 persen pada 2022.

Adapun rerata pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah sepanjang 2020-2022 mencapai 98,7 persen. Peran PDRB Halmahera Tengah dalam PDB nasional pun melonjak dari 0,01 persen pada 2018 menjadi 0,11 persen pada 2022.

Pengalaman lebih buruk terjadi di Halmahera Selatan. Angka kemiskinan Halmahera Selatan meningkat dari 4,1 persen pada 2017 menjadi 5,7 persen pada 2023. 

Padahal hilirisasi nikel sejak 2017 mengubah wajah Halmahera Selatan yang pangsa sektor industri pengolahan melonjak drastis dari hanya 9 persen pada 2016 menjadi 48 persen pada 2022. Rerata pertumbuhan ekonomi sepanjang 2017-2022 menembus 16 persen per tahun.

"Pengalaman Halmahera Selatan semakin ironis karena sebelum era hilirisasi nikel, pertumbuhan ekonomi justru jauh lebih inklusif. Angka kemiskinan Halmahera Selatan turun secara konsisten dari 14,1 persen pada 2005 menjadi hanya 4,1 persen pada 2016," jelas Yusuf.

Sumber: Inilah