DEMOCRAZY.ID - Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membeberkan asal usul adanya wacana pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas). Khususnya ormas keagamaan. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot menyebutkan, munculnya wacana tersebut lantaran adanya permintaan dari organisasi kemasyarakatan itu sendiri. "Permohonan dari organisasi kemasyarakatan," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, saat ditanya siapa yang mengusulkan adanya pembagian IUP kepada ormas, Senin (20/5/2024). Yuliot juga menjelaskan, jenis ormas yang nantinya bisa diberikan IUP oleh pemerintah yaitu ormas keagamaan yang menjalankan fungsi atau bergelut di bidang ekonomi. "Ormas keagamaan yang menjalankan fungsi/bidang ekonomi," ujarnya. Walaupun begitu, kepastian pembagian IUP untuk ormas keagamaan tersebut masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksa
DEMOCRAZY.ID - Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membeberkan asal usul adanya wacana pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas). Khususnya ormas keagamaan. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot menyebutkan, munculnya wacana tersebut lantaran adanya permintaan dari organisasi kemasyarakatan itu sendiri. "Permohonan dari organisasi kemasyarakatan," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, saat ditanya siapa yang mengusulkan adanya pembagian IUP kepada ormas, Senin (20/5/2024). Yuliot juga menjelaskan, jenis ormas yang nantinya bisa diberikan IUP oleh pemerintah yaitu ormas keagamaan yang menjalankan fungsi atau bergelut di bidang ekonomi. "Ormas keagamaan yang menjalankan fungsi/bidang ekonomi," ujarnya. Walaupun begitu, kepastian pembagian IUP untuk ormas keagamaan tersebut masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksa