DEMOCRAZY.ID - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) melayangkan laporan pengaduan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) baru-baru ini. Laporan pengaduan masyarakat itu terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, penggelapan dan suap/korupsi dana hibah BUMN yang melibatkan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Hal ini disampaikan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, dalam sebuah konferensi pers di depan Gedung Merah Putih KPK RI seusai mendaftarkan laporannya ke badan anti rasuah itu. “Hari ini kita dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia atau PPWI telah memasukkan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan, penggelapan dana, dan suap atau korupsi, ke Komisi Pemberantasan Korupsi, dan tadi laporannya sudah diterima oleh staf penerima laporan pengaduan masyarakat di KPK,” ujar Wilson Lalengke memulai penjelasannya, Senin, 13 Mei 2024. Dalam laporan dumas tersebut, lanjutnya, PPWI melaporkan Menteri BUMN bersama 4 (empat) pengurus pu
Terkait Korupsi Dana Hibah, PPWI: KPK-kan Menteri BUMN, Dewan Pers, dan PWI!
Mei 16, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) melayangkan laporan pengaduan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) baru-baru ini. Laporan pengaduan masyarakat itu terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, penggelapan dan suap/korupsi dana hibah BUMN yang melibatkan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Hal ini disampaikan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, dalam sebuah konferensi pers di depan Gedung Merah Putih KPK RI seusai mendaftarkan laporannya ke badan anti rasuah itu. “Hari ini kita dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia atau PPWI telah memasukkan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan, penggelapan dana, dan suap atau korupsi, ke Komisi Pemberantasan Korupsi, dan tadi laporannya sudah diterima oleh staf penerima laporan pengaduan masyarakat di KPK,” ujar Wilson Lalengke memulai penjelasannya, Senin, 13 Mei 2024. Dalam laporan dumas tersebut, lanjutnya, PPWI melaporkan Menteri BUMN bersama 4 (empat) pengurus pu