'Strategi Klandestin Menyandera Hakim Konstitusi' Proses pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dilakukan secara tidak lazim. Pengambilan keputusan tingkat satu dilakukan tertutup dan pembahasan akhir digelar dadakan saat masa reses. Sebuah pesan singkat WhatsApp diterima Syarifuddin Sudding dari Sekretariat Komisi III DPR RI pada Ahad, 12 Mei 2024. Isinya, undangan rapat pembahasan Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto. Rapat digelar pada Senin, 13 Mei 2024, sehari sebelum berakhirnya masa reses DPR. “Saya nggak tahu kalau yang lain, apakah mendapat undangan juga atau nggak. Yang pasti, saya diminta hadir dan saya hadir,” jelas anggota Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini kepada detikX pada Kamis, 16 Mei 2024. Rapat digelar sekitar pukul 15.00 WIB. Waktunya, kata Sudding, sangat singkat. Hanya sekitar 15 menit. Tidak ada pembahasan lain dalam rapat itu kecuali mendengark
'Strategi Klandestin Menyandera Hakim Konstitusi' Proses pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dilakukan secara tidak lazim. Pengambilan keputusan tingkat satu dilakukan tertutup dan pembahasan akhir digelar dadakan saat masa reses. Sebuah pesan singkat WhatsApp diterima Syarifuddin Sudding dari Sekretariat Komisi III DPR RI pada Ahad, 12 Mei 2024. Isinya, undangan rapat pembahasan Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto. Rapat digelar pada Senin, 13 Mei 2024, sehari sebelum berakhirnya masa reses DPR. “Saya nggak tahu kalau yang lain, apakah mendapat undangan juga atau nggak. Yang pasti, saya diminta hadir dan saya hadir,” jelas anggota Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini kepada detikX pada Kamis, 16 Mei 2024. Rapat digelar sekitar pukul 15.00 WIB. Waktunya, kata Sudding, sangat singkat. Hanya sekitar 15 menit. Tidak ada pembahasan lain dalam rapat itu kecuali mendengark