RUU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers? Inilah Pasal-Pasal Yang Kontroversial

DEMOCRAZY.ID - Draf RUU Penyiaran yang kini dalam pembahasan DPR menuai banyak kritik dari insan media.  Daftar pasal kontroversi di RUU Penyiaran berderet hingga disebut mengancam kebebasan pers Indonesia.  Dewan Pers dan seluruh komunitas pers dengan tegas menolak isi draf RUU Penyiaran. RUU ini merupakan inisiatif DPR yang direncanakan untuk menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. “Kami menolak RUU Penyiaran. Kami menghormati rencana revisi UU Penyiaran tetapi mempertanyakan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 justru tidak dimasukkan dalam konsideran RUU Penyiaran,” kata Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dalam jumpa pers di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Suara senada dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dyatmika.  Ia menegaskan, jika DPR atau pemerintah tetap ngotot untuk memberlakukan RUU itu, maka akan berhadapan dengan masyarakat pers.  “Kalau DPR tidak mengindahkan aspirasi ini, maka Senayan akan berhadapan dengan komunit