DEMOCRAZY.ID - Akademisi Rocky Gerung mengatakan 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional, sebuah momentum yang menggugah kesadaran akan perjuangan buruh di seluruh dunia menyadari tidak ada kesejahteraan dan keadilan bagi buruh, hak-hak normatif buruh diabaikan oleh negara.
“Kalau hak buruh diabaikan oleh pengusaha itu urusan ideologi. Tetapi buruh tetap punya hak untuk mengatakan bahwa kami yang menghasilkan pertumbuhan. Dan negara harus membela mereka kaum buruh bukan membela pengusaha,” kata Rocky Gerung di akun youtubenya, Rabu (1/5/2024).
Setiap peringatan 1 Mei hari buruh bukan sekedar May Day…May Day bukan keinginan untuk minta tolong karena mau tenggelam.
“Tapi buruh justru kasih kode bahwa 1 Mei adalah hari keadilan sosial se dunia dan Indonesia terikat dengan peraturan-peraturan atau regulasi yang dibuat oleh ILO. Juga Indonesia terkait dengan sejarah perjuangan buruh, yang menjadi alasan terbentuknya partai-partai kiri di masa lalu yang tujuannya adalah memperjuangkan hak buruh.” jelas Rocky.
“Namun dalam suasana peringatan ini tergambar jelas bahwa harapan untuk perubahan yang lebih baik terasa semakin kabur,” tandasnya.
Rocky Gerung menjelaskan tidak harapan terutama dengan kehadiran pemerintahan Prabowo yang dipandang sebagai kelanjutan dari era Jokowi.
Rocky Gerung menegaskan bahwa hak buruh itu di dalam sejarah selalu harus mereka peroleh bukan dengan negosiasi tapi dengan revolusi dengan perjuangan.
Kritik Rocky Gerung tersebut menyoroti bahwa hak-hak buruh yang seharusnya dilindungi oleh negara justru diabaikan demi keuntungan korporasi.
Terdapat pertanyaan kritis terhadap kesetiaan Prabowo terhadap kepentingan buruh, dengan argumen bahwa kelanjutan kebijakan-kebijakan Jokowi menunjukkan kurangnya perubahan yang substansial.
“Kita lihat bahwa selama era Pak Jokowi buruh itu ditelantarkan Omnibus Law dibuat semata-mata untuk mengendalikan hak politik buruh dan itu yang akan kita tagih pada Pak Prabowo,” jelasnya.
Dalam konteks pergeseran ideologi antara Jokowi dan Prabowo, Prabowo dianggap sebagai sosok yang mungkin akan melanjutkan agenda pro-korporat Jokowi.
Hal ini menimbulkan keraguan akan kesungguhan Prabowo dalam memperjuangkan kepentingan buruh.
Ini menjadi catatan kritis atas potensi keberlanjutan kebijakan yang dapat merugikan buruh dan masyarakat pada umumnya.
“Jadi 1 Mei ini kita anggap sebagai tonggaak untuk menguji apakah Prabowo itu pro rakyat atau Pro pengusaha,” ucapnya.
Pernyataan Rocky Gerung ini juga menyerukan untuk melakukan evaluasi ulang terhadap paradigma politik yang ada.
Rocky Gerung menekankan kemungkinan besar kita bisa pastikan melalui pernyataan sendiri bahwa dia akan tetap melanggengkan omnibus law dan itu pertanda pertama bahwa Prabowo akhirnya harus menerima fakta bahwa dia tidak mungkin bergerak lebih jauh dari apa yang dikendaki oleh Jokowi
“Keterangan Prabowo itu merupakan janji dia untuk meneruskan kebijakan Pak Jokowi, itu sudah mengkhianati hak rakyat untuk memperoleh keadilan dan berupaya untuk keluar dari genggaman oligarki Jokowi,” tutupnya.
Sumber: JakartaSatu