DEMOCRAZY.ID - Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyiaran) yang sedang diharmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendapat sorotan publik. Beberapa ketentuan dalam draf RUU Penyiaran menunjukkan bahwa ada upaya sistematis untuk menggerus demokrasi, antara lain melalui upaya untuk mengendalikan konten jurnalistik, yang mengancam kebebasan berekspresi dan hak untuk memperoleh informasi. Ya, revisi UU Penyiaran dinilai problematik. Setara Institute pun memberi 7 catatan, seperti diungkapkan penelitinya, Sayyidatul Insiyah, Rabu (15/5/2024), sebagai berikut: Pertama , RUU Penyiaran memuat beberapa ketentuan yang problematik dan merusak agenda-agenda demokrasi dan demokratisasi, kebebasan pers, kebebasan memperoleh informasi, serta agenda-agenda gak asasi manusia (HAM) secara umum yang telah diperjuangkan sejak awal era reformasi. Kedua , RUU Penyiaran memuat beberapa ketentuan yang memiliki intensi
DEMOCRAZY.ID - Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyiaran) yang sedang diharmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendapat sorotan publik. Beberapa ketentuan dalam draf RUU Penyiaran menunjukkan bahwa ada upaya sistematis untuk menggerus demokrasi, antara lain melalui upaya untuk mengendalikan konten jurnalistik, yang mengancam kebebasan berekspresi dan hak untuk memperoleh informasi. Ya, revisi UU Penyiaran dinilai problematik. Setara Institute pun memberi 7 catatan, seperti diungkapkan penelitinya, Sayyidatul Insiyah, Rabu (15/5/2024), sebagai berikut: Pertama , RUU Penyiaran memuat beberapa ketentuan yang problematik dan merusak agenda-agenda demokrasi dan demokratisasi, kebebasan pers, kebebasan memperoleh informasi, serta agenda-agenda gak asasi manusia (HAM) secara umum yang telah diperjuangkan sejak awal era reformasi. Kedua , RUU Penyiaran memuat beberapa ketentuan yang memiliki intensi