'Politik Akomodatif Dalam Wacana Penambahan Jumlah Kementerian' Oleh: H. Agus Sutisna Peneliti FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang Wacana mengenai penambahan jumlah kementerian pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran bukanlah hal aneh, dan sama sekali tidak mengejutkan. Bagi para peminat dinamika kepolitikan nasional, isu ini bahkan sudah dapat diduga jauh sebelum puncak perhelatan Pilpres 2024. Tanda-tandanya mudah dibaca. Mulai dari struktur tambun koalisi yang dibangun Prabowo-Gibran, keterlibatan berbagai faksi politik elektoral didalam proses pemenangan Prabowo-Gibran, hingga ke manuver sejumlah elit partai politik pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Makna dari semua tanda-tanda fenomenologis itu adalah bahwa Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif penyusunan kabinet pemerintahan nampaknya memang sudah siap dengan resiko politik yang harus diambilnya kelak setelah resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya 20 Oktober mendatang. Resiko politik yang dimaksud adalah m
'Politik Akomodatif Dalam Wacana Penambahan Jumlah Kementerian' Oleh: H. Agus Sutisna Peneliti FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang Wacana mengenai penambahan jumlah kementerian pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran bukanlah hal aneh, dan sama sekali tidak mengejutkan. Bagi para peminat dinamika kepolitikan nasional, isu ini bahkan sudah dapat diduga jauh sebelum puncak perhelatan Pilpres 2024. Tanda-tandanya mudah dibaca. Mulai dari struktur tambun koalisi yang dibangun Prabowo-Gibran, keterlibatan berbagai faksi politik elektoral didalam proses pemenangan Prabowo-Gibran, hingga ke manuver sejumlah elit partai politik pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Makna dari semua tanda-tanda fenomenologis itu adalah bahwa Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif penyusunan kabinet pemerintahan nampaknya memang sudah siap dengan resiko politik yang harus diambilnya kelak setelah resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya 20 Oktober mendatang. Resiko politik yang dimaksud adalah m