DEMOCRAY.ID - Sosok yang diduga pemicu ketegangan Kejaksaan Agung dan Polri terungkap. Ketegangan Kejagung dan Polri berawal dari pengintaian anggota Densus 88 terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Adriansyah. Aksi pengintaian itu pun berbuntut panjang hingga berakhir intimidasi anggota Polri terhadap institusi Kejagung. Jika benar ada anggota Densus 88 mengintai Jampidsus dan tertangkap, hal itu adalah pelanggaran terhadap Undang-undang No 9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Hal tersebut disampaikan Pengamat keamanan dari Centre for Strategic and International Studies, Nicky Fahrizal. Sebab, dalam tataran operasional, tugas Densus 88 berada di bawah rezim UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, bukan menguntit aparat hukum, seperti pejabat Kejagung, ”Dilihat dari aspek hukum, Densus 88 tidak bisa dikerahkan untuk urusan lain, kecuali berkaitan dengan terorisme dan kontra terorisme. Kalau ada k
Pemicu Ketegangan Kejagung dan Polri Terungkap, IPW Sebut Pengintaian Densus 88 Atas Perintah Atasan
Mei 30, 2024
0
Komentar
DEMOCRAY.ID - Sosok yang diduga pemicu ketegangan Kejaksaan Agung dan Polri terungkap. Ketegangan Kejagung dan Polri berawal dari pengintaian anggota Densus 88 terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Adriansyah. Aksi pengintaian itu pun berbuntut panjang hingga berakhir intimidasi anggota Polri terhadap institusi Kejagung. Jika benar ada anggota Densus 88 mengintai Jampidsus dan tertangkap, hal itu adalah pelanggaran terhadap Undang-undang No 9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Hal tersebut disampaikan Pengamat keamanan dari Centre for Strategic and International Studies, Nicky Fahrizal. Sebab, dalam tataran operasional, tugas Densus 88 berada di bawah rezim UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, bukan menguntit aparat hukum, seperti pejabat Kejagung, ”Dilihat dari aspek hukum, Densus 88 tidak bisa dikerahkan untuk urusan lain, kecuali berkaitan dengan terorisme dan kontra terorisme. Kalau ada k