PD 3 Tinggal Sejengkal? Mata-Mata Rusia Bongkar Gelagat NATO-Bomber AS

DEMOCRAZY.ID - Situasi Rusia dan NATO kembali memanas. Dilaporkan bagaimana Jenderal Rusia menyebut NATO tengah melakukan latihan serangan nuklir untuk mengepung wilayahnya.

Wakil Direktur Pertama dan Kepala Dinas Perbatasan Federal Security Service (FSB) Rusia, Jenderal Vladimir Kulishov, menyebut ada peningkatan aktivitas pengintaian dan latihan tempur pasukan NATO saat ini. Bos intelijen itu juga menyebut ada latihan yang mensimulasi serangan nuklir ke Rusia.

"Situasi ini memerlukan pengambilan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi dan mengamankan perbatasan kita," tegas Kulishov, menggarisbawahi kebutuhan Rusia akan tindakan defensif, dikutip EuroTimes mengutip laman RIA Novoski, dikutip Kamis (30/5/2024).

Pernyataan Kulishov ini muncul di tengah arahan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melakukan latihan yang melibatkan penempatan senjata nuklir taktis. Moskow menyebut ada ancaman nyata dari Barat.

Menambah situasi yang meningkat, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, juga mengeluarkan peringatan mengerikan kepada AS dan Polandia. Bahwa jika AS menghancurkan posisi Rusia di Ukraina, hal itu akan memulai "Perang Dunia".

Sementara itu mengutip laman yang sama, akun X SprinterFactory memaparkan bagaimana bomber AS B-52H juga tengah terbang mendekati wilayah Laut Baltik dekat Kaliningrad. 

Ini merujuk wilayah Rusia yang terpisah dari daratan Kremlin, terletak di antara Lituania dan Polandia

"Sebuah pembom B-52H Amerika dengan tanda panggil BARTH22 sekarang terbang di atas Laut Baltik dekat Kaliningrad," ujar akun itu.

Ancaman Baru Putin

Sementara itu, Putin kembali memperingatkan anggota NATO di Eropa, agar tidak "bermain api" dengan usulan Ukraina menggunakan senjata Barat untuk menyerang jauh di dalam wilayah Rusia. Ini, tegasnya, dapat memicu konflik global.

Pernyataan Putin mengomentari Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg yang berbicara kepada The Economist. 

Ia mengatakan bahwa anggota aliansi harus membiarkan Ukraina menyerang jauh ke dalam Rusia dengan senjata Barat, sebuah pandangan yang didukung oleh beberapa anggota NATO tetapi tidak oleh AS.

"Eskalasi yang terus-menerus dapat menimbulkan konsekuensi serius," kata Putin kepada wartawan di Tashkent, dilansir Reuters.

"Jika konsekuensi serius ini terjadi di Eropa, bagaimana Amerika Serikat akan bersikap, mengingat kesetaraan kita dalam bidang senjata strategis?" tambahnya.

"Sulit untuk mengatakan. Apakah mereka menginginkan konflik global?" katanya lagi.

Putin mengatakan serangan Ukraina terhadap Rusia dengan senjata jarak jauh memerlukan bantuan satelit, intelijen, dan militer Barat, sehingga Barat pasti akan terlibat langsung. 

Ia mengatakan pengiriman pasukan Perancis ke Ukraina misalnya, akan menjadi langkah menuju konflik global.

"Ini adalah faktor yang harus mereka ingat sebelum berbicara mengenai serangan jauh ke wilayah Rusia," kata Putin.

Dinding Drone NATO

Di sisi lain, enam negara NATO yang bertetangga dengan Rusia bergabung membangun "dinding drone" untuk melindungi perbatasan mereka dari negeri Presiden Vladimir Putin. Tembok drone itu akan dibuat Lituania, Latvia, Estonia, Polandia, Finlandia, dan Norwegia.

"Enam negara NATO yang bertetangga dengan Rusia bergabung untuk membangun 'dinding drone' untuk melindungi perbatasan mereka," kata Menteri Dalam Negeri Lituania Agne Bilotaite dalam wawancara dengan kantor berita lokal BNS, dimuat CNBC International.

"Ini adalah hal yang benar-benar baru, tembok drone yang membentang dari Norwegia hingga Polandia, dan tujuannya adalah menggunakan drone dan teknologi lainnya untuk melindungi perbatasan kita," tegasnya.

"Tidak hanya dengan infrastruktur fisik, sistem pengawasan, tetapi juga dengan drone dan teknologi lainnya, yang memungkinkan kita melindungi diri dari provokasi negara-negara yang tidak bersahabat dan mencegah penyelundupan," ujarnya lagi.

Rincian seperti pendanaan, jadwal dan aspek teknis dari proyek tersebut tidak diberikan. 

Namun Bilotaite mengatakan dana UE dapat berperan dan setiap negara harus mengerjakan "pekerjaan rumahnya".

Sumber: CNBC