Pakar: Penurunan Foto Jokowi Bentuk Sanksi Sosial dari PDIP, Tak Melanggar Hukum

DEMOCRAZY.ID - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda menilai penurunan foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sejumlah kantor DPD PDIP sah-sah saja. "Sah saja (bila foto Presiden Jokowi diturunkan). Setahu saya tidak ada UU yang mengatur secara khusus, dan karenanya hal itu bukan kewajiban," ujar Chairul kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/5/2024). Tak hanya itu, dirinya menilai peristiwa yang terjadi di sejumlah kantor DPD PDIP ini, bukan sebuah peristiwa hukum, melainkan sosial. "Saya kira itu peristiwa sosial, bukan peristiwa hukum. Penurunan gambar presiden merupakan sanksi sosial, yang dijatuhkan masyarakat (kader PDIP) yang kecewa atas proses pemilu 2024 dan hasilnya," pungkasnya. Foto Jokowi Diturunkan  Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengakui bahwa telah terjadi aksi menurunkan foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sejumlah kantor pengurus DPD PDIP.  Ia menyatakan aksi itu tidak hanya terjad