DEMOCRAZY.ID - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diminta memecat eks Ketua MK Anwar Usman atas dugaan pelanggaran etik yang kembali dituduhkan pada dirinya, dalam laporan teranyar, Senin (13/5/2024). Laporan itu dilayangkan oleh Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, advokat muda yang fokus terlibat dalam berbagai perkara di MK dan sebelumnya juga beberapa kali melaporkan hakim MK, termasuk Anwar, ke MKMK. "Apabila laporan ini terbukti benar adanya, Pelapor memohon agar dijatuhkan sanksi terberat, sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Anwar Usman," kata Zico dalam laporan yang diterima Kompas.com, Senin. Sebelumnya, adik ipar Presiden Joko Widodo itu sudah pernah dinyatakan melakukan pelanggaran berat kode etik hakim MK yang membuatnya dicopot dari kursi Ketua MK. Setelahnya, ia dijatuhi sanksi teguran tertulis karena mengumbar keberatannya atas putusan tersebut lewat jumpa pers. Ditambah dengan kasus ini, Zico menilai, ada dugaan pelanggaran etik yang ber
MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN
Mei 14, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diminta memecat eks Ketua MK Anwar Usman atas dugaan pelanggaran etik yang kembali dituduhkan pada dirinya, dalam laporan teranyar, Senin (13/5/2024). Laporan itu dilayangkan oleh Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, advokat muda yang fokus terlibat dalam berbagai perkara di MK dan sebelumnya juga beberapa kali melaporkan hakim MK, termasuk Anwar, ke MKMK. "Apabila laporan ini terbukti benar adanya, Pelapor memohon agar dijatuhkan sanksi terberat, sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Anwar Usman," kata Zico dalam laporan yang diterima Kompas.com, Senin. Sebelumnya, adik ipar Presiden Joko Widodo itu sudah pernah dinyatakan melakukan pelanggaran berat kode etik hakim MK yang membuatnya dicopot dari kursi Ketua MK. Setelahnya, ia dijatuhi sanksi teguran tertulis karena mengumbar keberatannya atas putusan tersebut lewat jumpa pers. Ditambah dengan kasus ini, Zico menilai, ada dugaan pelanggaran etik yang ber