DEMOCRAZY.ID - Dalam keterangan pers pada Rabu pagi ini, Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mantan calon wakil presiden menyebut Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) memang aneh dan dirancang khusus untuk memberhentikan Hakim konstitusi tertentu Menurut Mahfud revisi terhadap UU MK itu malah berpotensi mengganggu independensi hakim, khususnya yang terkait dengan aturan peralihan. “Itu juga sebabnya saya menolak, ini mengganggu independensi. Kenapa? Orang ini secara halus ditakut-takuti, kamu ini diganti loh, dikonfirmasi, tanggal sekian dijawab tidak, berhenti, habis kamu sebagai hakim. Jadi, independensinya sudah mulai disandera, menurut saya,” kata Mahfud Rabu (15/5/2024). Mantan Menko Polhukam itu selanjutnya menceritakan proses ditolaknya revisi UU MK. Pada 2020, Mahfud menyampaikan memang sudah coba dilakukan perubahan terhadap UU MK yang disebut Menkumham Yasonna Laoly sudah disepakati sebelum Mahfud
DEMOCRAZY.ID - Dalam keterangan pers pada Rabu pagi ini, Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mantan calon wakil presiden menyebut Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) memang aneh dan dirancang khusus untuk memberhentikan Hakim konstitusi tertentu Menurut Mahfud revisi terhadap UU MK itu malah berpotensi mengganggu independensi hakim, khususnya yang terkait dengan aturan peralihan. “Itu juga sebabnya saya menolak, ini mengganggu independensi. Kenapa? Orang ini secara halus ditakut-takuti, kamu ini diganti loh, dikonfirmasi, tanggal sekian dijawab tidak, berhenti, habis kamu sebagai hakim. Jadi, independensinya sudah mulai disandera, menurut saya,” kata Mahfud Rabu (15/5/2024). Mantan Menko Polhukam itu selanjutnya menceritakan proses ditolaknya revisi UU MK. Pada 2020, Mahfud menyampaikan memang sudah coba dilakukan perubahan terhadap UU MK yang disebut Menkumham Yasonna Laoly sudah disepakati sebelum Mahfud