DEMOCRAZY.ID - Guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud Md menyatakan ada perbedaan draf perubahan keempat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau revisi UU MK. "Nah, sekarang (draf revisi UU MK) berubah," kata Mahfud dalam video yang diunggah di YouTube Mahfud MD Official, dikutip pada Selasa, 28 Mei 2024. Mahfud menjelaskan, revisi UU MK yang telah disetujui oleh DPR dan pemerintah di tingkat I berbeda dengan draf ketika dirinya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Seperti diketahui, pemerintah lewat Menkopolhukam Hadi Tjahjanto bersama komisi hukum DPR telah menyetujui revisi UU MK di tingkat I. Perubahan beleid itu nantinya bakal disetujui ke tingkat II di sidang paripurna DPR. Sebelumnya, pembahasan revisi UU MK sempat mandek pada penghujung 2023. Mahfud yang menjabat sebagai Menko Polhukam saat itu menolak perubahan Undang-undang Mahkamah Konstitusi. "Jadi waktu s
DEMOCRAZY.ID - Guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud Md menyatakan ada perbedaan draf perubahan keempat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau revisi UU MK. "Nah, sekarang (draf revisi UU MK) berubah," kata Mahfud dalam video yang diunggah di YouTube Mahfud MD Official, dikutip pada Selasa, 28 Mei 2024. Mahfud menjelaskan, revisi UU MK yang telah disetujui oleh DPR dan pemerintah di tingkat I berbeda dengan draf ketika dirinya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Seperti diketahui, pemerintah lewat Menkopolhukam Hadi Tjahjanto bersama komisi hukum DPR telah menyetujui revisi UU MK di tingkat I. Perubahan beleid itu nantinya bakal disetujui ke tingkat II di sidang paripurna DPR. Sebelumnya, pembahasan revisi UU MK sempat mandek pada penghujung 2023. Mahfud yang menjabat sebagai Menko Polhukam saat itu menolak perubahan Undang-undang Mahkamah Konstitusi. "Jadi waktu s