DEMOCRAZY.ID - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tentang bahaya toxic atau racun di pemerintahan mendapat respon dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Cak Imin meminta Luhut berbicara lebih jelas sehingga tidak menimbulkan kontroversi atau dugaan-dugaan negatif. Cak Imin mengaku sama sekali tidak memahami maksud pernyataan Luhut tersebut. “Saya tidak ngerti maksudnya siapa,” kata Cak Imin saat ditemui di Kopi Megah, Banda Aceh, Jumat (3/5/2024) malam. PKB memang telah menyatakan diri mendukung pemerintahan yang dipimpin presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dukungan disampaikan dengan pernyataannya saat Cak Imin bertemu Prabowo di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Rabu (24/4/2024) siang usai Ketua Umum Partai Gerindra itu ditetapkan sebagai Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski mendukung pemerinta
Luhut Peringatkan Prabowo Soal Orang Toxic di Pemerintahan, Cak Imin: Maksudnya Apa?
Mei 04, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tentang bahaya toxic atau racun di pemerintahan mendapat respon dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Cak Imin meminta Luhut berbicara lebih jelas sehingga tidak menimbulkan kontroversi atau dugaan-dugaan negatif. Cak Imin mengaku sama sekali tidak memahami maksud pernyataan Luhut tersebut. “Saya tidak ngerti maksudnya siapa,” kata Cak Imin saat ditemui di Kopi Megah, Banda Aceh, Jumat (3/5/2024) malam. PKB memang telah menyatakan diri mendukung pemerintahan yang dipimpin presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dukungan disampaikan dengan pernyataannya saat Cak Imin bertemu Prabowo di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Rabu (24/4/2024) siang usai Ketua Umum Partai Gerindra itu ditetapkan sebagai Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski mendukung pemerinta