Kuasa Hukum KPU Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem: Ada Potensi Konflik Kepentingan!

DEMOCRAZY.ID - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi alias Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU, Muhammad Rullyandi, disebut-sebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK, Anwar Usman, dalam gugatannya di pengadilan tata usaha negara (PTUN). Hal ini dijelaskan oleh Peneliti Perludem, Ihsan Maulana, dalam diskusi bertajuk 'Peluncuran Hasil Pemantauan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Senin, 20 Mei 2024. "Anwar Usman itu sedang berperkara, dia menggugat ke PTUN soal pemberhentian dirinya sebagai Ketua MK," kata Ihsan. Seperti diketahui, Anwar menggugat Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, ke PTUN Jakarta.  Gugatan tersebut mendapatkan nomor perkara 604/G/2023/PTUN.JKT. Namun, belum ada putusan dan masih berproses. Ihsan menjelaskan, selama memantau perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi, ada perkara yang masuk ke Majelis Kehormatan Mahkam