Jurnalistik Investigasi Diatur di RUU Penyiaran, Aktivis Politik: Rezim Jokowi Membungkam Suara Kritis!

DEMOCRAZY.ID - Rezim Joko Widodo (Jokowi) membungkam suara kritis dengan adanya pengaturan jurnalistik Investigasi di RUU Penyiaran. “Saya sudah baca draf RUU Penyiaran tentang pengaturan jurnalistik investigasi yang isinya membungkam suara kritik. Rezim Jokowi tidak ingin ada suara kritik untuk membongkar keburukan penguasa dan pengusaha yang melanggar aturan,” kata aktivis politik Rahman Simatupang dalam pernyataan kepada redaksi SuaraNasional, Rabu (15/5/2024). Menurut Rahman, demokrasi di era Rezim Jokowi mengalami titik terendah. “Jokowi ingin membuat negara stabil dengan membungkam suara kritis,” ungkapnya. Kata Rahman, Prabowo yang mempunyai karakter anti-kritik akan mendorong pengesahan RUU Penyiaran yang mengatur jurnalistik investigasi.  “Ada pengkondisian di DPR untuk pengesahan RUU Penyiaran,” tegasnya. Sebelumnya, penayangan eksklusif jurnalistik investigasi menjadi isi siaran dan konten yang dilarang dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran terbaru atau versi Ma