Jatam Kritik Bagi-Bagi Izin Tambang untuk Ormas Ala Bahlil: Menambah Masalah Kerusakan Lingkungan!

DEMOCRAZY.ID - Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Muhammad Jamil merespons rencana Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal rencana pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat atau Ormas berbasis keagamaan.  Menurut dia, gagasan itu bukan solusi dari permasalahan pertambangan yang sudah ada.  "Kalau semua Ormas bisa mengurus izin tambang tanpa kualifikasi yang jelas, maka saya kira kita sedang dalam kebangkrutan ekologis dari ujung Sumatera hingga Papua," kata Jamil dalam pesannya kepada Tempo, Selasa, 14 Mei 2024. Jamil menyampaikan, kondisi pertambangan di Indonesia sendiri sudah dalam keadaan yang buruk.  Dia menyebut, pemberian izin tambang secara serampangan kepada Ormas justru membuka pintu kerusakan ekologis dan sosial lain akibat tambang.  "Sebelum ini terealisasikan saja sudah membuat kekacauan dan sesat pikir di seluruh penjuru republik. Seolah-olah kalau punya Ormas maka langsung bisa dapat izin tambang," ujarnya