DEMOCRAZY.ID - Tim peneliti di Pusat Studi Hak Asasi Manusia (HAM) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin mengkaji proses Ibu Kota Negara (IKN), tentang bagaimana undang-undang juga peraturan presiden serta implementasinya. Kajian bertolak dari pembahasan bahwa HAM menjadi esensi positif dari elemen hukum dan pembangunan namun pembangunan tidak selalu selaras dengan HAM itu sendiri. Mirza Satria Buana, Kepala Pusat Studi HAM Universitas Lambung Mangkurat, mengungkap itu saat menjadi pembicara dalam Forum Diskusi Budaya yang diselenggarakan Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Senin 13 Mei 2024. Guru Besar Fakultas Hukum itu merujuk ke sebuah sumber artikel ilmiah “The Nusantara Capital City Project: Why Development and Human Rights Do Not Always Mix”. BRIN : KlikLink Mirza lalu mengutip Martin Wolf dalam buku The Crisis of Democratic Capitalism. Disebutkan di sana bahwa pembangunan tanpa ada struktur hukum dan perlindungan HAM kepada masya
DEMOCRAZY.ID - Tim peneliti di Pusat Studi Hak Asasi Manusia (HAM) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin mengkaji proses Ibu Kota Negara (IKN), tentang bagaimana undang-undang juga peraturan presiden serta implementasinya. Kajian bertolak dari pembahasan bahwa HAM menjadi esensi positif dari elemen hukum dan pembangunan namun pembangunan tidak selalu selaras dengan HAM itu sendiri. Mirza Satria Buana, Kepala Pusat Studi HAM Universitas Lambung Mangkurat, mengungkap itu saat menjadi pembicara dalam Forum Diskusi Budaya yang diselenggarakan Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Senin 13 Mei 2024. Guru Besar Fakultas Hukum itu merujuk ke sebuah sumber artikel ilmiah “The Nusantara Capital City Project: Why Development and Human Rights Do Not Always Mix”. BRIN : KlikLink Mirza lalu mengutip Martin Wolf dalam buku The Crisis of Democratic Capitalism. Disebutkan di sana bahwa pembangunan tanpa ada struktur hukum dan perlindungan HAM kepada masya