DEMOCRAZY.ID - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, menegur komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak menghadiri (absen) sidang perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pileg 2024. Arief menilai KPU tak serius dan terkesan menganggap MK sebagai lembaga yang kurang penting. Mulanya kuasa hukum PAN, Azham Idham, menyampaikan perkara 246 untuk diadakan penghitungan suara ulang (PSU) di Dapil Ogan Komering Ilir 6 dan DPRD Kabupaten Lahat 2. Dalam pemaparannya, Azham menambahkan, pada 27 April, disebut ada pembukaan kotak suara di Lahat yang tidak sesuai dengan ketentuan pengambilan berkas. "27 April kemarin, Termohon, dalam hal ini KPU Kabupaten Lahat, telah melakukan pembukaan kotak suara dihadiri juga oleh DPD PAN. Yang menjadi pertanyaan kami, pembukaan kotak suara itu awalnya ditujukan untuk pengambilan bukti, Yang Mulia, bukti yang kami ajukan di sini persandingan antara D Hasil Kabupaten, D Hasil Kecamatan, C Hasil, dan C Hasil salinan," ujar Azham dalam sidang
DEMOCRAZY.ID - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, menegur komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak menghadiri (absen) sidang perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pileg 2024. Arief menilai KPU tak serius dan terkesan menganggap MK sebagai lembaga yang kurang penting. Mulanya kuasa hukum PAN, Azham Idham, menyampaikan perkara 246 untuk diadakan penghitungan suara ulang (PSU) di Dapil Ogan Komering Ilir 6 dan DPRD Kabupaten Lahat 2. Dalam pemaparannya, Azham menambahkan, pada 27 April, disebut ada pembukaan kotak suara di Lahat yang tidak sesuai dengan ketentuan pengambilan berkas. "27 April kemarin, Termohon, dalam hal ini KPU Kabupaten Lahat, telah melakukan pembukaan kotak suara dihadiri juga oleh DPD PAN. Yang menjadi pertanyaan kami, pembukaan kotak suara itu awalnya ditujukan untuk pengambilan bukti, Yang Mulia, bukti yang kami ajukan di sini persandingan antara D Hasil Kabupaten, D Hasil Kecamatan, C Hasil, dan C Hasil salinan," ujar Azham dalam sidang