DEMOCRAZY.ID - Saat berbicara dalam diskusi film Bloody Nickel di Taman Ismail Marzuki pada Sabtu,, 4 Mei 2024. Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menegaskan warga negara Indonesia dirugikan ketika industri nikel digencarkan pemerintah. Menurut Faisal industrialisasi nikel lebih memberikan keuntungan kepada investor asing tanpa memerhatikan kerugian bagi Indonesia. “Rakyat Indonesia merasakan hidup yang lebih parah dan menderita dibandingkan masa penjajahan dahulu,” kata Faisal Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menegaskan bahwa keuntungan hilirisasi nikel di tanah air sesungguhnya lebih banyak dirasakan oleh investor asal Cina. Alih-alih mendapatkan keuntungan, dari industri nikel justru memberikan kerugian ekologis bagi Indonesia. “Kalau dihitung-hitung untung ruginya, bahkan lebih banyak minusnya,” ujarnya. Menurut Faisal pemerintahan Presiden Joko Widodo juga tidak menghitung biaya lingkungan saat mendorong
Ekonom Senior Faisal Basri: Rakyat Indonesia Hidup Lebih 'Menderita' Dibanding Masa Penjajahan Dahulu!
Mei 06, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Saat berbicara dalam diskusi film Bloody Nickel di Taman Ismail Marzuki pada Sabtu,, 4 Mei 2024. Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menegaskan warga negara Indonesia dirugikan ketika industri nikel digencarkan pemerintah. Menurut Faisal industrialisasi nikel lebih memberikan keuntungan kepada investor asing tanpa memerhatikan kerugian bagi Indonesia. “Rakyat Indonesia merasakan hidup yang lebih parah dan menderita dibandingkan masa penjajahan dahulu,” kata Faisal Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menegaskan bahwa keuntungan hilirisasi nikel di tanah air sesungguhnya lebih banyak dirasakan oleh investor asal Cina. Alih-alih mendapatkan keuntungan, dari industri nikel justru memberikan kerugian ekologis bagi Indonesia. “Kalau dihitung-hitung untung ruginya, bahkan lebih banyak minusnya,” ujarnya. Menurut Faisal pemerintahan Presiden Joko Widodo juga tidak menghitung biaya lingkungan saat mendorong