DEMOCRAZY.ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR buka suara soal rencana presiden terpilih, Prabowo Subianto bakal menganggarkan Rp 16 triliun per tahun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai rencana tersebut berpotensi stagnan atau mangkrak sebelum pembangunan IKN rampung total. "Karena kalau mengandalkan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) potensi proyek putus di tengah jalan tinggi," katanya saat dihubungi, Minggu, 19 Mei 2024. Dengan anggaran Rp 16 triliun itu, menurut dia untuk pembangunan kota jauh dari cukup. Trubus menuturkan bahwa pembangunan kota, termasuk IKN ini tidak sekadar membangun Istana Negara ataupun gedung kementerian dan rumah dinas pejabat. Melainkan perlu juga dibangun pemukiman warga dan infrastruktur pendukung. Ia mencontohkan megaproyek lainnya seperti pembangunan kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK yang mendapatkan biaya dar
Duh! Pengamat Nilai Rencana Prabowo Anggarkan Rp 16 Triliun untuk IKN Berpotensi Proyek Mangkrak
Mei 20, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR buka suara soal rencana presiden terpilih, Prabowo Subianto bakal menganggarkan Rp 16 triliun per tahun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai rencana tersebut berpotensi stagnan atau mangkrak sebelum pembangunan IKN rampung total. "Karena kalau mengandalkan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) potensi proyek putus di tengah jalan tinggi," katanya saat dihubungi, Minggu, 19 Mei 2024. Dengan anggaran Rp 16 triliun itu, menurut dia untuk pembangunan kota jauh dari cukup. Trubus menuturkan bahwa pembangunan kota, termasuk IKN ini tidak sekadar membangun Istana Negara ataupun gedung kementerian dan rumah dinas pejabat. Melainkan perlu juga dibangun pemukiman warga dan infrastruktur pendukung. Ia mencontohkan megaproyek lainnya seperti pembangunan kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK yang mendapatkan biaya dar