DEMOCRAZY.ID - Kader PDI Perjuangan (PDIP) Sutrisno Pangaribuan menilai duet Anies-Ahok sulit terwujud bahkan tidak mungkin. Sutrisno menilai duet Anies-Ahok atau Ahok-Ganjar untuk Pilkada Jakarta tidak berdasar aturan yang ada. “Wacana dari elit partai dan pengamat yang melempar skenario memasangkan Anies dan Ahok, maupun Ganjar dan Anies, serta Ganjar dan Ahok tidak berdasar. Literasi kita dalam politik masih rendah, sehingga wacana sering kali tidak dilandaskan pada aturan yang ada. Membahas Pilkada harus membaca utuh UU Pilkada, sehingga ide, gagasannya masuk akal,” jelasnya. Alih-alih bicara soal peluang, Sutrisno menilai duet Anies-Ahok di Pilkada Jakarta terganjal masalah UU. Berdasarkan UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang, pada Pasal 7, huruf o, berbunyi: “belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati
DEMOCRAZY.ID - Kader PDI Perjuangan (PDIP) Sutrisno Pangaribuan menilai duet Anies-Ahok sulit terwujud bahkan tidak mungkin. Sutrisno menilai duet Anies-Ahok atau Ahok-Ganjar untuk Pilkada Jakarta tidak berdasar aturan yang ada. “Wacana dari elit partai dan pengamat yang melempar skenario memasangkan Anies dan Ahok, maupun Ganjar dan Anies, serta Ganjar dan Ahok tidak berdasar. Literasi kita dalam politik masih rendah, sehingga wacana sering kali tidak dilandaskan pada aturan yang ada. Membahas Pilkada harus membaca utuh UU Pilkada, sehingga ide, gagasannya masuk akal,” jelasnya. Alih-alih bicara soal peluang, Sutrisno menilai duet Anies-Ahok di Pilkada Jakarta terganjal masalah UU. Berdasarkan UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang, pada Pasal 7, huruf o, berbunyi: “belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati