DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi X DPR RI Nuroji mencium aroma komersialisasi pendidikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur tentang biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri. Dia mengatakan ada kesan semakin top perguruan tinggi, maka boleh menetapkan UKT yang semakin mahal. "Ada kesan atau praktik tentang penerapan UKT ini ada yang mahal sekali dan ada yang sedang, itu juga bergantung klasifikasi PTN bukan akreditasi," kata Nuroji ketika rapat kerja dengan Kemendikbudristek, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, (21/5/2024). Nuroji menilai dengan penerapan skema tersebut, makin unggul sebuah universitas maka biaya pendidikan di kampus itu semakin mahal. Padahal, kata dia, seharusnya biaya pendidikan lebih ditentukan oleh kebutuhan biaya dalam menyelenggarakan pendidikan, bukan peringkat universitas. "Seakan makin top PTN harus makin mahal, ini saya rasa juga kurang adil dalam penetapan biaya kuliah di PTN,...
DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi X DPR RI Nuroji mencium aroma komersialisasi pendidikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur tentang biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri. Dia mengatakan ada kesan semakin top perguruan tinggi, maka boleh menetapkan UKT yang semakin mahal. "Ada kesan atau praktik tentang penerapan UKT ini ada yang mahal sekali dan ada yang sedang, itu juga bergantung klasifikasi PTN bukan akreditasi," kata Nuroji ketika rapat kerja dengan Kemendikbudristek, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, (21/5/2024). Nuroji menilai dengan penerapan skema tersebut, makin unggul sebuah universitas maka biaya pendidikan di kampus itu semakin mahal. Padahal, kata dia, seharusnya biaya pendidikan lebih ditentukan oleh kebutuhan biaya dalam menyelenggarakan pendidikan, bukan peringkat universitas. "Seakan makin top PTN harus makin mahal, ini saya rasa juga kurang adil dalam penetapan biaya kuliah di PTN,...