DPR Bersama Pemerintah Revisi UU MK Secara Sembunyi-Sembunyi: 'Kontroversial dan Rugikan Hakim'

DPR Bersama Pemerintah Revisi UU MK Secara Sembunyi-Sembunyi: 'Kontroversial dan Rugikan Hakim' Selangkah lagi melalui rapat paripurna. Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) akan disahkan oleh DPR sebagai undang-undang (UU) Informasi ini diketahui setelah Komisi III DPR bersama Pemerintah menggelar rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I revisi UU MK, pada Senin (13/5/2024). kemarin Rapat pleno itu digelar di masa reses DPR, dalam arti, belum masuk masa sidang yang baru. Dikebutnya pengambilan keputusan tersebut dijelaskan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sarifuddin Sudding yang turut hadir dalam rapat tersebut. Pada Selasa (14/5/2024) hari ini, DPR dijadwalkan menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang. Namun, agenda rapat paripurna yang dipublikasikan hanya pidato Ketua DPR Puan Maharani. Tidak ada agenda pengesahan revisi UU MK pada rapat paripurna kali ini jika dilihat di situs DPR. Sebelum itu, RUU ini ramai diperbincang