DEMOCRAZY.ID - Lima bulan jelang lengser, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai memberi isyarat bahwa pemerintah siap memangkas subsidi energi yang nilainya digadang-gadang mencapai Rp67,1 triliun. Benarkah demi program makan siang gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto? Rencana pemerintahan Jokowi untuk mengevaluasi subsidi energi, termasuk listrik dan BBM, tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Seperti diketahui, KEM-PPKF 2025 sudah ditetapkan Kementerian Keuangan untuk dasar belanja pemerintahan Prabowo Subianto. Mengacu dokumen tersebut, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menargetkan keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi pada APBN 2025 dapat menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp67,1 triliun per tahun. Reformasi subsidi itu dilakukan di antaranya lewat kenaikan kembali tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga kaya golongan 3.500 volt ampere (VA) ke atas (R2 dan R3) serta golongan pemerintah (P1,
Demi Makan Siang Gratis Prabowo, Jokowi Pangkas Subsidi Energi Rp67,1 Triliun?
Mei 28, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Lima bulan jelang lengser, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai memberi isyarat bahwa pemerintah siap memangkas subsidi energi yang nilainya digadang-gadang mencapai Rp67,1 triliun. Benarkah demi program makan siang gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto? Rencana pemerintahan Jokowi untuk mengevaluasi subsidi energi, termasuk listrik dan BBM, tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Seperti diketahui, KEM-PPKF 2025 sudah ditetapkan Kementerian Keuangan untuk dasar belanja pemerintahan Prabowo Subianto. Mengacu dokumen tersebut, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menargetkan keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi pada APBN 2025 dapat menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp67,1 triliun per tahun. Reformasi subsidi itu dilakukan di antaranya lewat kenaikan kembali tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga kaya golongan 3.500 volt ampere (VA) ke atas (R2 dan R3) serta golongan pemerintah (P1,