DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menanggapi soal banyaknya revisi undang-undang yang dilakukan di akhir era pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Diketahui, UU Kementerian Negara, UU Mahkamah Konstitusi (MK), UU TNI, UU Polri, hingga UU Penyiaran menjadi undang-undang yang tengah digodok DPR untuk direvisi. Ujang melihat ada kepentingan yang sama antara pemerintahan saat ini dengan pemerintahan ke depan, yakni kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Ya kejar setoran, ingin dilihat produktif. Lalu tentu ini bagian daripada kepentingan yang sama ya, antara pemerintahan Jokowi dan pemerintahan Prabowo kan keberlanjutan,” kata Ujang ketika dihubungi, Senin, 20 Mei 2024. Sementara soal deal-deal politik soal kursi menteri di kabinet Prabowo, Ujang menyebut bisa ada dan bisa juga tidak. “Yang namanya peralihan kekuasaan itu yang dikejar memang kursi menteri, baik oleh partai maupun non partai,” ujarnya. Menurut dia,
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menanggapi soal banyaknya revisi undang-undang yang dilakukan di akhir era pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Diketahui, UU Kementerian Negara, UU Mahkamah Konstitusi (MK), UU TNI, UU Polri, hingga UU Penyiaran menjadi undang-undang yang tengah digodok DPR untuk direvisi. Ujang melihat ada kepentingan yang sama antara pemerintahan saat ini dengan pemerintahan ke depan, yakni kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Ya kejar setoran, ingin dilihat produktif. Lalu tentu ini bagian daripada kepentingan yang sama ya, antara pemerintahan Jokowi dan pemerintahan Prabowo kan keberlanjutan,” kata Ujang ketika dihubungi, Senin, 20 Mei 2024. Sementara soal deal-deal politik soal kursi menteri di kabinet Prabowo, Ujang menyebut bisa ada dan bisa juga tidak. “Yang namanya peralihan kekuasaan itu yang dikejar memang kursi menteri, baik oleh partai maupun non partai,” ujarnya. Menurut dia,