[ANALISIS] Curiga Kepentingan Penguasa di Balik Revisi UU Jelang Transisi Rezim

DEMOCRAZY.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapat banyak kritik lantaran buru-buru mensahkan sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) yang mendapat kritik tajam dari publik.  Mulai dari RUU Kementerian Negara, Mahkamah Konstitusi (MK), Penyiaran, hingga Kepolisian. Pembahasan RUU tersebut yang dilakukan jelang transisi pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto pada Oktober 2024 mendatang itu menuai perhatian masyarakat lantaran ada pasal kontroversial hingga waktu pembahasan yang cepat dan tidak transparan. Di balik gaduh pembahasan RUU oleh DPR tersebut, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus khawatir ruang partisipasi publik dalam proses legislasi terancam. "Dampak utama proses pembahasan RUU tertentu yang dilakukan secara cepat dan terburu-buru adalah hilangnya ruang partisipasi publik yang seharusnya menjadi syarat penting dalam pembentukan legislasi," ujar Lucius kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Selasa (21/5).