Wajib Baca! Penjelasan Sri Mulyani soal Perlinsos Jokowi di Sidang MK

DEMOCRAZY.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alokasi anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) ditetapkan sebesar Rp496,8 triliun pada tahun ini.

Anggaran ini terdiri dari Rp75,6 triliun yang ditempatkan pada Kemensos untuk disalurkan melalui program Bansos, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan program bansos lainnya.

Kemudian, anggaran Rp80,5 triliun untuk Perlinsos lainnya yang dikelola oleh beberapa kementerian dan lembata a.l. Kemendikbud dan Kemenag (melalui program PIP, KIP, dan beasiswa afirmasi); Kemenkes (melalui program Kartu Indonesia Sehat); Kemenaker (iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan), dan BNPB (untuk dana siap pakai bencana).

Selanjutnya, Rp340,7 triliun dialokasikan untuk subsidi energi (subsidi BBM, LPG dan listrik), Non Energi (subsidi pupuk, PSO, bunga KUR, bunga kredit perumahan), dan antisipasi penanggulangan bencana.

"Belanja perlinsos yang disalurkan melalui Kemendikbud dan Kemenag mengalami kenaikan sebesar Rp7,47 triliun dibandingkan tahun 2023 dikarenakan adanya kenaikan unit cost jenjang pendidikan menengah dan tambahan sasaran," papar Sri Mulyani dalam sidang Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024).

Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan belanja bansos selain PKH dan Kartu Sembako yang disalurkan melalui Kemensos mengalami kenaikan sebesar Rp1,23 triliun dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas dan bantuan yatim piatu.

"Belanja subsidi yang disalurkan melalui BUN atau NonK/L mengalami kenaikan dengan adanya kenaikan subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR," tegas Sri Mulyani.

"Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa anggaran Perlinsos dalam APBN 2024 adalah dalam rangka pengendalian inflasi (stabilitas harga) dan penghapusan kemiskinan ekstrem, sesuai target prioritas nasional. Tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran Bansos yang dikelola oleh Kemensos," sambungnya.

Mantan pejabat Bank Dunia ini juga menjelaskan perubahan Perlinsos yang dikelola oleh K/L lain (Kemendikbud, Kemenaker) adalah akibat kenaikan unit cost dan penambahan penerima KIPK (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) dan pembayaran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan serta Bantuan Iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Realisasi Anggaran Perlinsos

Dalam sidang PHPU, Sri Mulyani juga menyampaikan realisasi anggaran Perlinsos sampai dengan Februari 2024. 

Realisasi Bansos mencapai sebesar Rp12,8 triliun untuk penyaluran program keluarga harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat.

Kemudian, realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai Rp15,3 triliun. Realisasi Perlinsos lainnya mencapai Rp9,8 triliun.

"Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Perlinsos dan Bansos (Kemensos) 6 tahun terakhir (2019 - 2024) periode yang sama (Januari - Februari), tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja Perlinsos kecuali tahun 2023," ungkapnya.

Adapun, realisasi pada tahun 2023 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada realisasi anggaran bansos (Kemensos). Ini dikarenakan adanya penataan kembali kerjasama antara Kemensos dengan perbankan.

"Berdasarkan uraian di atas, dapat kami sampaikan bahwa pola pembayaran Perlinsos dan Bansos 2024 tidak berbeda dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya," paparnya.

Sri Mulyani memastikan anggaran Perlinsos telah dianggarkan dalam APBN Tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR. 

Dia pun menegaskan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibanding periode 6 tahun sebelumnya.

Peningkatan Anggaran Perlinsos 2024

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa anggaran Perlinsos yang diajukan Presiden dalam RAPBN 2024 sebesar Rp493,5 triliun. 

Sementara itu, alokasi Perlinsos yang ditetapkan dalam UU APBN 2024 yang telah disetujui oleh DPR sebesar Rp496,8 triliun.

"Terjadinya peningkatan dari usulan Pemerintah adalah akibat adanya kenaikan anggaran subsidi akibat perubahan parameter asumsi, kenaikan Harga Pokok Penjualan pupuk dan kenaikan plafon Kredit Usaha Rakyat," ujar Sri Mulyani.

Adapun, Sri Mulyani memaparkan alasan kenapa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih melanjutkan pemberian bantuan pangan di tahun 2024.

Menurutnya, hal itu diputuskan berdasarkan rapat evaluasi atas program bantuan pangan yang digelar pada 6 November 2023. 

Dalam rapat itu, pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program bantuan pangan periode September-November 2023.

"Kita kemudian melihat El Nino masih jalan. Di November, (bantuan pangan) ditambahkan sampai Desember," katanya saat hadir dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

"Dan karena dari BMKG dan BRIN menyampaikan El Nino masih maju meluncur terus di 2024, maka bantuan pangan untuk El Nino diberikan sampai tahun 2024, 6 bulan," jelasnya.

Langkah itu, terang Sri Mulyani, dilakukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya disrupsi dari sisi panen dan ketidakpastian," kata Sri Mulyani.

Bantuan Beras Bukan Perlinsos

Dalam paparannya, Sri Mulyani menegaskan bantuan pangan yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bukan merupakan bagian dari Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Menurut Sri Mulyani, dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, fungsi Bapanas adalah untuk menangani kerawanan pangan melalui pengelolaan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan melakukan stabilisasi harga. Dengan demikian, bantuan beras yang digulirkan pada tahun lalu, bukan Perlinsos.

"Di dalam APBN ini masuk fungsi ekonomi, bukan fungsi Perlinsos," tegas Sri Mulyani depan majelis Hakim MK, Jumat (5/4/2024).

Pada 2023, Bapanas memiliki anggaran Rp 10,2 triliun dan dari anggaran tersebut disalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 21,53 juta keluarga penerima manfaat (KPM). 

Penyalurannya dilakukan oleh Perum Bulogsi pada September, Oktober dan November 2023. Bantuan tersebut yaitu beras 10 Kg kepada masing-masing KPM.

"Dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan Bapanas diperlukan review BPKP untuk jamin akuntabiltias dari permohonan yang diajukan," tegas Sri Mulyani.

Adapun, menurut Sri Mulyani, anggaran Bapanas pada 2024 hanya sebesar Rp 6,71 triliun atau turun 30% dari anggaran tahun sebelumnya.

Sumber: CNBC