DEMOCRAZY.ID - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merupakan salah satu dari empat menteri yang diminta oleh Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin (AMIN) untuk dihadirkan sebagai saksi dalam sidang gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Tiga menteri lainnya adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Permintaan kehadiran keempat menteri yang juga didukung oleh tim hukum Ganjar-Mahfud MD itu untuk dimintai keterangan terkait politisasi dan membengkaknya anggaran bantuan sosial jelang Pemilu 2024 kemarin. Namun Zulhas, demikian sapaan akrab Ketua Umum DPP PAN ini, tidak termasuk dalam daftar empat menteri yang dipanggil secara resmi oleh MK dan hari ini bersaksi dalam sidang lanjutan sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 tersebut. Keempat menteri yang dipanggil MK adalah tiga menteri di antaranya yang dimintakan oleh Tim Hukum AMIN di atas, ditambah Menko Bidang P
Terkait Politisasi Bansos, Kenapa Mendag Zulhas Lolos dari Panggilan MK?
April 05, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merupakan salah satu dari empat menteri yang diminta oleh Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin (AMIN) untuk dihadirkan sebagai saksi dalam sidang gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Tiga menteri lainnya adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Permintaan kehadiran keempat menteri yang juga didukung oleh tim hukum Ganjar-Mahfud MD itu untuk dimintai keterangan terkait politisasi dan membengkaknya anggaran bantuan sosial jelang Pemilu 2024 kemarin. Namun Zulhas, demikian sapaan akrab Ketua Umum DPP PAN ini, tidak termasuk dalam daftar empat menteri yang dipanggil secara resmi oleh MK dan hari ini bersaksi dalam sidang lanjutan sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 tersebut. Keempat menteri yang dipanggil MK adalah tiga menteri di antaranya yang dimintakan oleh Tim Hukum AMIN di atas, ditambah Menko Bidang P