Seberapa Siap PDIP Jadi Oposisi? Berikut Pernyataan Beberapa Tokoh PDI Perjuangan

DEMOCRAZY.ID - Isu mengenai kemungkinan beberapa partai politik untuk menjadi bagian dari koalisi atau oposisi setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diumumkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menarik perhatian publik.

Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, pasangan Prabowo-Gibran didukung oleh partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Prima, dan PSI, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Sementara itu, NasDem, PKB, dan PKS mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon nomor urut 1 di Pilpres 2024. 

Sedangkan PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo mengusung pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

PDIP Menunggu Putusan Rakernas

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, menyatakan bahwa partainya siap untuk menjadi bagian dari pemerintahan atau menjadi oposisi. 

Menurutnya, PDIP telah terbiasa menghadapi berbagai situasi dan dinamika politik di Indonesia.

"Di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kami mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain,” kata Basarah dalam keterangan tertulis pada Senin, 22 April 2024, seperti dikutip dari Tempo. 

PDIP telah teruji dalam berbagai situasi politik, baik ketika berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. 

Misalnya, pada masa Orde Baru, PDIP berhasil bertahan dan bahkan memenangkan Pemilu 1999 meskipun menghadapi intimidasi politik.

Keputusan mengenai sikap politik PDIP akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Mei 2024. 

Melalui rapat tersebut, seluruh struktur partai akan memberikan masukan kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan, meskipun struktur partai memiliki hak untuk memberikan masukan. 

Menurut Basarah, apa pun keputusan yang diambil oleh Megawati, seluruh kader PDIP siap untuk mendukung, baik itu dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

"Apa pun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena kami dilatih, kami dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional," katanya.

Hasto: PDIP Siap Jadi Oposisi

Pada Februari 2024, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partainya bersiap untuk menjadi oposisi di pemerintahan dan parlemen guna menjalankan fungsi check and balance jika pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka keluar sebagai pemenang Pilpres 2024.

Hasto mengingatkan tentang periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo di mana kekuasaan yang terpusat dapat menyebabkan manipulasi. Oleh karena itu, kritik terhadap kebijakan dan implementasinya sangat penting.

Alasan PDIP bersiap menjadi oposisi adalah karena hal tersebut dianggap sebagai tugas patriotik yang pernah dilaksanakan oleh partai tersebut setelah Pemilu 2004 hingga 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam acara Satu Meja di Kompas TV, pada Rabu, 14 Februari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Selain itu, Hasto juga menyoroti manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2009, yang menyebabkan wakil rakyat di DPR membentuk hak angket. 

Hal tersebut menunjukkan kesadaran dalam perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih, meskipun hal serupa terjadi lagi pada Pemilu 2024.

Hasto juga menyoroti kesulitan bagi pemilih di luar negeri untuk melaksanakan hak pilihnya karena masalah teknis administratif. 

Dia menegaskan bahwa kecurangan dalam berbagai tahapan pemilu memang benar-benar terjadi.

Menurut Hasto, saat ini masyarakat berhadapan dengan dua hal, yaitu pihak yang ingin menjadikan demokrasi sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi, dan pihak yang ingin berkuasa karena ambisi yang diawali dengan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi.

PDIP memiliki tiga jalur yang akan ditempuh, yaitu menjadi oposisi, bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi, atau melakukan analisis terhadap situasi politik yang terjadi. 

Sumber: TempoTempo