Presiden Jokowi Diprediksi Tidak Akan Copot Menteri dari PDIP, Pengamat Ungkap Alasannya

DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo diyakini tidak akan mereshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari PDI Perjuangan.

Jokowi akan mempertahankan mereka hingga masa baktinya habis pada Oktober 2024 mendatang.

Jokowi, dan puteranya Gibran Rakabuming Raka, saat sudah dipecat dan tidak lagi dianggap sebagai kader PDIP.

Meski demikian Presiden punya pertimbangan tersendiri untuk melakukan serangan balik dengan memecat kader PDIP yang saat ini berada di kabinetnya.

Beberapa kader PDIP yang saat ini berada dalam pemerintahan Jokowi antara lain Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri PAN-RB Azwar Anas serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Presiden Jokowi juga sepertinya mempertimbangkan persepsi publik yang kurang baik andai dia melakukan reshuffle menteri dari PDIP," kata pengamat politik, Adi Prayitno, Sabtu (27/4/2024).

Di sisi lain, Adi Prayitno menilai tidak ada urgensi bagi Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet.

Pasalnya, masa jabatan Presiden Jokowi dan para pembantunya berakhir bulan Oktober tahun ini.

"Tak ada urgensinya juga Jokowi reshuffle menteri PDIP. Masa jabatan politik menteri dan presiden segera bakal berakhir," ujarnya seperti dilansir Kompas.com.

Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Silfester Matutina menantang, PDIP menarik seluruh menterinya dari kabinet Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Silfester merespons PDIP yang menggugat proses pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dia meyakini bahwa upaya PDIP ke PTUN itu tidak akan bisa menggagalkan Prabowo-Gibran yang sudah resmi menjadi calon presiden dan wakil presiden terpilih.

"Menurut saya, kalau langkah mereka ke PTUN itu belum ada sejarahnya, langkah-langkah ini bisa batalkan Pak Prabowo dan Mas Gibran.

Maksud saya, lebih baik daripada capek-capek ke PTUN, yang paling gampang itu PDIP menarik menteri-menterinya dari kabinet Pak Jokowi. Karena itu yang lebih memungkinkan dan gampang untuk dilakukan," kata Silfester, Rabu (24/4/2024).

Silfester pun mengatakan, langkah PDIP yang menggugat proses penyelenggaraan Pilpres 2024 ke PTUN merupakan salah satu bentuk emosi PDIP kepada Jokowi.

Dia pun mengungkit PDIP yang menyebut bahwa Jokowi dan Gibran sudah bukan kader mereka lagi.

"Kalau begitu, kan berarti sekarang menteri-menterinya harus ditarik dong, gentleman juga.

Mengatakan Pak Jokowi dan Gibran bukan anggota PDI-P, tapi kok masih betah di kabinet Jokowi?

Lebih jantan, bijaksana itu PDIP tarik seluruh menteri biar diganti sama orang-orang yang benar-benar sehati dengan Presiden Jokowi," kata Silfester.

TKN kok ikut campur urusan presiden

Menanggapi komentar Silfester tersebut, Adi Prayitno mengingatkan hanya Presiden  yang berhak meminta PDIP mencabut menteri-menterinya dari Kabinet Indonesia Maju.

Menurutnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tidak berhak mewakili Jokowi untuk meminta PDIP mencabut menteri-menterinya.

“Orang TKN yang minta PDIP cabut menteri itu mewakili siapa? Yang berhak minta PDIP cabut menterinya hanya Jokowi bukan yang lain,” ujar Adi.

Akademisi dari UIN Syarif Hidayatullah ini mengatakan, TKN adalah tim pemenangan presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dengan demikian, lanjut Adi, TKN tidak ada sangkutpautnya dengan Jokowi secara langsung.

“Justru TKN ikut campur dalam urusan konflik Jokowi dan PDIP,” sambungnya.

Dia menambahkan, jika semua partai yang berbeda pilihan politik dengan Jokowi harus menarik menteri dari kabinet, seharusnya partai Nasdem dan PKB juga diminta menarik menteri-menterinya.

Sumber: Tribun