Prabowo Tak Hadiri Undangan PKS, PKS Ditolak Gabung Pemerintahan?

DEMOCRAZY.ID - Hari ini PKS mengadakan acara Halal bi Halal dalam rangka juga ulang tahun PKS yang ke-22 tahun. 

Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tak hadir meski sudah diundang dan disiapkan karpet merah.

Sekjen PKS Aboe Bakal Alhabsy, mengungkap, Prabowo tak dapat hadir karena harus menghadiri acara lain. 

"Pak Prabowo sudah menyatakan ada acara seperti ini (halalbiihalal) juga di rumahnya dari keluarga besarnya. Jadi dia minta izin," ujarnya di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 April 2024.

Kalau acara Halal bi Halal hari ini dihadiri oleh Prabowo, maka dapat dipastikan PKS akan diajak bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran. 

Sekjen PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, mengatakan akan menggelar karpet merah buat Prabowo kalau hadir hari ini. 

Tapi, kalau tidak hadir, maka dapat dipastikan juga PKS akan berada di luar pemerintahan sebagai oposisi.

Berkali-kali jubir PKS mengatakan akan siap berada di dalam atau di luar pemerintahan. Ini ditentukan oleh rapat Majelis Syuro PKS yang akan digelar PKS nantinya. 

Apakah benar rapat Majelis Syuro yang menjadi penentu atau justru pihak lain, yakni Prabowo itu sendiri. Diajak atau tidakkah PKS seperti NasDem dan PKB?

Hubungan Prabowo dan PKS sebetulnya menarik. Dua kali menjadi pengusung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019 dan mengalami kekalahan. 

Tapi saat tak didukung PKS pada Pilpres 2024 ini, justru Prabowo menang, bahkan menang telak. 

Apakah PKS yang menjadi penyebab kemenangan saat ini dan PKS pula yang menjadi penyebab kekalahan dulu? Entahlah.

Tapi, kabarnya, bukan Prabowo yang tak meminta dukungan pada Pilpres 2024 ini, melainkan PKS-lah yang menolak, karena akan mendukung Anies Baswedan dengan alasan pilihan umat. 

Alasan umat inilah yang kabarnya menjadi tanda tanya Prabowo, apakah dia tak lagi dianggap umat, setelah dua kali didukung secara berturut-turut dengan alasan umat itu juga.

Jadi, PKS siap berada di dalam atau di luar pemerintahan bukan karena PKS-lah penentu, melainkan karena PKS sudah tahu akan berada di luar pemerintahan karena saking dekatnya dengan Prabowo, maka tahu persis kira-kira langkah politik apa yang akan diambil oleh Prabowo terhadap PKS. 

Tapi apa pun masih bisa terjadi karena politik pasca Pilpres masih terlihat dinamis.

(Oleh: Erizal)